Pintasan.co, Jakarta – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh dalam blok ekonomi BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Sugiono menjelaskan bahwa keputusan ini tercapai setelah tiga bulan sejak Indonesia menyatakan minatnya untuk bergabung dalam KTT BRICS+ pada 24 Oktober 2024.
“Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk segera bergabung,” ungkap Sugiono dalam sambutannya pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2025 pada Jumat (10/1/2025).
Pada awalnya, ada sejumlah pihak yang meragukan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, yang dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Namun, Menlu Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS justru menjadi bukti konsistensi dan keteguhan politik luar negeri Indonesia selama ini.
“Keanggotaan Indonesia di BRICS adalah cerminan dari politik luar negeri yang bebas aktif, hasil dari puluhan tahun kerja diplomasi yang kokoh,” ujarnya.
Sugiono menambahkan bahwa Indonesia akan berperan penting sebagai penghubung kepentingan negara-negara berkembang serta kawasan Indo-Pasifik, sekaligus aktif dalam mencegah eskalasi persaingan geoekonomi dan geopolitik.
Keanggotaan Indonesia di BRICS juga bukan kebijakan yang terisolasi, karena sebelumnya Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai kelompok multilateral lain seperti G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP.
Sementara itu, pemerintah Rusia menyatakan bahwa selama masa kepemimpinan Rusia di BRICS pada 2024, Indonesia’s official membership application was reviewed in accordance with the guidelines, standards, and procedures for BRICS expansion.
Semua negara anggota BRICS sepakat menerima Indonesia sebagai anggota penuh melalui konsensus.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki nilai yang sejalan dengan BRICS, termasuk mendukung kerja sama multilateral berdasarkan prinsip saling menghormati, keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, dan konsensus.
Pemerintah Rusia juga mengungkapkan bahwa meskipun pencalonan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sudah disetujui pada fase pertama ekspansi BRICS di KTT Johannesburg, Afrika Selatan pada 2023, Indonesia memilih untuk menunda permohonan resmi akibat pemilihan presiden 2024.
Indonesia menunggu pelantikan kepala negara dan penunjukan kabinet baru sebelum melanjutkan prosesnya.
BRICS, yang merupakan aliansi yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, sebelumnya juga telah menerima beberapa negara baru, seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota baru.
