Pintasan.co, Jakarta – Di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Minggu (17/11/2024), Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu-isu global, termasuk mendukung perdamaian di Palestina.
“Jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan,” tegas Prabowo.
António Guterres menyambut baik komitmen tersebut, menyebut Indonesia sebagai mitra penting dalam menghadapi tantangan global.
Krisis di Palestina, terutama di Jalur Gaza, menjadi perhatian internasional. Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023 hingga November 2024, lebih dari 43.000 warga Palestina kehilangan nyawa, sementara lebih dari 100.000 lainnya terluka.
Eskalasi konflik melibatkan tidak hanya Hamas dan Israel, tetapi juga Iran dan Lebanon, yang menambah kerumitan situasi di wilayah tersebut.
Indonesia sejak lama menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Dalam pidato pelantikan sebagai presiden pada Oktober 2024, Prabowo menegaskan kembali komitmen tersebut.
Di era sebelumnya, ia juga menginisiasi pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk kapal rumah sakit TNI untuk membantu rakyat Palestina.
Kini, langkah konkret kembali diambil. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Mayjen TNI Taufik Budi Santoso, mengungkapkan bahwa TNI telah menyiapkan pasukan penjaga perdamaian.
Pasukan ini melibatkan empat batalyon, termasuk Batalyon Kesehatan, Zeni, dan Perbekalan, dengan total personel sebanyak 1.212 orang.
Selain itu, TNI juga menyiapkan dua kapal rumah sakit, KRI Radjiman dan KRI Suharso, untuk memberikan perawatan medis bagi korban konflik.
Dengan kesiapan tersebut, Indonesia hanya menunggu mandat resmi dari PBB untuk segera mengirimkan pasukan ke Palestina.
Komitmen ini menjadi bukti nyata solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, yang selama ini selalu menjadi prioritas kebijakan luar negeri Tanah Air.
