Pintasan.co, Jakarta – Indonesia resmi dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HRC) untuk masa jabatan 2026.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, ditetapkan sebagai Presiden ke-20 lembaga tersebut.
Dalam pernyataannya pada Organizational Meeting Dewan HAM PBB yang disiarkan melalui UN Web TV, Kamis (8/1/2026), Sidharto menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia.
Ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme serta perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal.
Menurutnya, Indonesia telah lama menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak lembaga tersebut dibentuk.
Indonesia beberapa kali dipercaya menjadi anggota dan secara konsisten berperan konstruktif, termasuk menjadi penghubung di tengah perbedaan pandangan antarnegara.
Sidharto menjelaskan, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM berlandaskan amanat UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, khususnya peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yang berkeadilan.
Mandat tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80, yang menekankan pentingnya tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan menjadi hak semua bangsa.
Memasuki usia 20 tahun Dewan HAM PBB, Sidharto menilai perjalanan lembaga ini sebagai pijakan penting untuk menjawab tantangan global ke depan, terutama di tengah meningkatnya polarisasi dalam isu-isu HAM.
Ia menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip dasar Dewan HAM, seperti universalitas, objektivitas, dan non-selektifitas, serta perlakuan setara terhadap seluruh hak asasi, termasuk hak atas pembangunan.
Indonesia meyakini Dewan HAM memiliki peran strategis sebagai ruang dialog untuk menjembatani perbedaan dan menjaga persatuan dalam upaya perlindungan HAM.
Selama masa kepemimpinan, Indonesia mengusung tema “Presidency for All” dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif.
Sidharto menegaskan komitmennya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari negara anggota dan non-anggota, badan-badan PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi regional.
Ia juga berkomitmen menciptakan lingkungan kerja Dewan HAM yang terbuka, saling menghormati, serta berfokus pada pencegahan diskriminasi, penguatan kesetaraan gender, dan peningkatan partisipasi negara kurang berkembang (LDCs) serta negara kepulauan kecil (SIDS).
Selain itu, Indonesia akan melanjutkan agenda efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM yang telah dirintis oleh Presiden sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dinilai semakin memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi multilateral global, sekaligus mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai penyeimbang dan bridge builder dalam isu-isu hak asasi manusia.
