Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Iran menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan konflik militer, namun menegaskan bahwa dialog tetap menjadi pilihan utama untuk meredakan ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat. Sikap ini muncul di tengah tekanan eksternal serta situasi domestik yang masih bergejolak akibat aksi protes anti-pemerintah.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyampaikan pernyataan tersebut kepada media di Teheran pada Selasa. Ia mengakui adanya peningkatan retorika keras terhadap Iran, terutama dari media asing.
Menurut Mohajerani, Iran telah berulang kali menghadapi ancaman serupa di masa lalu. Ia mengingatkan bahwa negara tersebut pernah melalui konflik besar, termasuk Perang Iran-Irak pada periode 1980 hingga 1988. Meski demikian, pemerintah tetap memilih pendekatan dialog dan keterlibatan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Masuknya kapal induk USS Abraham Lincoln beserta armada pendukungnya dipandang sebagai sinyal tekanan langsung terhadap Teheran.
Pemerintah AS menyatakan seluruh opsi masih terbuka, termasuk langkah militer, dengan tujuan yang sejalan dengan Israel untuk mendorong perubahan sistem politik di Iran.
Di dalam negeri, Mohajerani juga menyinggung dampak serius dari gelombang protes yang terjadi baru-baru ini. Ia mengakui jumlah korban jiwa cukup besar dan menegaskan pemerintah tidak melupakan tewasnya aparat keamanan. Pemerintah, lanjutnya, turut menyampaikan belasungkawa kepada warga sipil dan petugas yang meninggal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah mulai menyesuaikan pendekatan terhadap aksi protes. Otoritas telah membuka dialog dengan para demonstran yang bersikap damai serta mencopot sejumlah pejabat universitas yang dinilai bersikap terlalu keras terhadap mahasiswa.
Terkait pembatasan internet, Mohajerani menegaskan kebijakan tersebut masih berlaku karena pertimbangan keamanan nasional. Keputusan berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, meski Presiden Masoud Pezeshkian disebut mendukung pelonggaran akses.
Saat ini, pemerintah hanya memberikan akses terbatas bagi pelaku usaha dan pedagang. Mohajerani menutup pernyataannya dengan menyebut laporan investigasi terkait aksi protes dan kekerasan akan dipublikasikan dalam waktu dekat.
