Pintasan.co, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan dana sebesar Rp 54 miliar kepada pemerintah pusat untuk perbaikan sistem irigasi.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki daerah irigasi di 19 kabupaten di Jawa Tengah. Saat ini, hanya 33 persen dari sistem irigasi di Jawa Tengah yang dalam kondisi baik, sementara sisanya memerlukan perbaikan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menekankan bahwa perbaikan irigasi sangat vital untuk menjaga produktivitas lahan pertanian dan mendukung tercapainya swasembada pangan.

“Yang diusulkan ke nasional cukup banyak, ya hampir Rp53 miliar untuk (irigasi) bisa berfungsi baik,” ujar Sujarwanto usai rapat di kompleks gubernuran, Jumat (7/3/2025).

Dana tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki sistem irigasi di berbagai wilayah, termasuk Pati, Kudus, Jepara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal.

Kondisi Irigasi yang Memprihatinkan Dari keseluruhan sistem irigasi di Jawa Tengah, hanya 33 persen yang dalam kondisi baik, sedangkan sisanya membutuhkan perbaikan.

“Kemarin memang sudah terdata baik, kabupaten/kota sudah melaporkan daerah irigasi yang perlu perbaikan dan perawatan. Kita sudah berhitung pada kebutuhan, sementara kita punya keterbatasan,” jelas Sujarwanto.

Untuk saat ini, Pemprov Jateng telah mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD untuk perbaikan irigasi. Namun, mengingat besarnya kebutuhan, mereka mengajukan bantuan ke pemerintah pusat agar percepatan perbaikan dapat dilakukan.

Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Indonesia, Jawa Tengah memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Karena itu, Sujarwanto berharap agar pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran untuk sektor ini.

“Makanya usulan ke pusat ini saya pikir akan mempercepat, termasuk kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota dengan kemampuan terbatas, kita minta juga mengalokasikan perhatian ke irigasi,” tandasnya.

Baca Juga :  Setelah Mengikuti Retret, Bupati Semarang Ngesti Nugraha Sebut Kebijakannya Harus Sejalan dengan Pusat