Pintasan.co, Jakarta – Israel berencana menghentikan aktivitas sejumlah organisasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza mulai Kamis mendatang.
Kebijakan ini diambil setelah lembaga-lembaga tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan baru terkait pendaftaran.
Salah satu organisasi yang terdampak adalah Doctors Without Borders atau Médecins Sans Frontières (MSF), yang terancam tidak lagi diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.
Pemerintah Israel pada Selasa menyatakan akan menangguhkan operasional organisasi bantuan internasional yang tidak memperbarui registrasi.
Mengutip CNN, Rabu (31/12/2025), aturan baru mewajibkan lembaga kemanusiaan menyerahkan data pribadi para staf yang bekerja di Gaza.
Ketentuan ini menuai kekhawatiran dari sejumlah organisasi bantuan karena dinilai dapat membahayakan keselamatan personel mereka di lapangan.
Langkah tersebut diambil di tengah peringatan dari 10 negara Barat yang menyebut situasi kemanusiaan di Gaza mengalami penurunan serius dan masih berada pada level yang sangat memprihatinkan.
Dampak Musim Dingin Ekstrem
Kondisi Gaza yang telah rusak parah akibat konflik kini semakin memburuk dengan datangnya musim dingin.
Hujan lebat dan suhu yang terus menurun memperparah kehidupan warga yang sudah rentan.
Angin kencang dan hujan deras merusak tenda-tenda darurat yang menjadi tempat berlindung ribuan warga Palestina.
Kantor Media Pemerintah Gaza (GMO) yang dikelola Hamas melaporkan sedikitnya 20 orang meninggal dunia akibat runtuhnya rumah dan bangunan saat warga berupaya mencari perlindungan dari cuaca ekstrem.
Para menteri luar negeri dari Kanada, Inggris, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Swiss dalam pernyataan bersama menyebut warga sipil Gaza menghadapi kondisi yang semakin buruk seiring datangnya musim dingin dengan curah hujan tinggi dan penurunan suhu yang signifikan.
Penolakan Organisasi Kemanusiaan
Kelompok bantuan menilai kebijakan Israel berdampak pada lebih dari dua lusin organisasi kemanusiaan.
Mereka memperingatkan bahwa penghentian operasional dapat membahayakan nyawa warga sipil.
Refugees International menyatakan bahwa pengusiran organisasi kemanusiaan pada saat ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit dan kematian yang sebenarnya bisa dicegah.
Organisasi tersebut menilai kebijakan Israel berisiko membungkam lembaga bantuan independen.
Israel beralasan aturan registrasi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan oleh Hamas.
Namun, klaim itu dibantah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kemanusiaan.
Tinjauan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya juga tidak menemukan bukti adanya pencurian bantuan secara sistematis oleh Hamas.
Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa persyaratan pendaftaran dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan unsur terorisme serta menjaga integritas kegiatan kemanusiaan.
Kontroversi Aturan Registrasi
Badan-badan PBB dan organisasi bantuan internasional telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Israel mengklaim telah memberi pemberitahuan sejak Maret agar organisasi mematuhi aturan baru.
Lembaga yang tidak memperbarui pendaftaran diinformasikan bahwa izin operasional mereka berakhir pada 1 Januari dan diwajibkan menghentikan kegiatan dua bulan setelahnya.
COGAT, lembaga Israel yang mengoordinasikan bantuan ke Gaza, menyebut MSF memilih tidak bekerja sama dalam proses pendaftaran dan menolak menyerahkan daftar staf sesuai ketentuan pemerintah. CNN melaporkan telah menghubungi MSF untuk meminta tanggapan.
Forum Humanitarian Country Team of the Occupied Palestinian Territory, yang mencakup badan PBB serta ratusan organisasi lokal dan internasional, menilai sistem pendaftaran tersebut tidak jelas, bersifat sewenang-wenang, dan sangat politis.
Oxfam turut menyoroti kewajiban penyerahan data staf beserta keluarga mereka di tengah meningkatnya risiko terhadap pekerja kemanusiaan.
MSF memperingatkan bahwa kehilangan akses ke Gaza akan berdampak besar pada layanan kesehatan, air bersih, dan bantuan penyelamat nyawa bagi hampir setengah juta warga yang mereka layani.
Bantahan Israel
COGAT menegaskan keputusan pemerintah tidak akan mengurangi jumlah bantuan yang masuk ke Gaza.
Israel menyebut sekitar 4.200 truk bantuan akan tetap masuk setiap pekan melalui PBB, negara donor, sektor swasta, dan organisasi internasional yang telah terdaftar.
Namun, lebih dari 40 organisasi bantuan internasional, termasuk MSF dan Oxfam, menyatakan Israel masih menolak masuknya bantuan penting meskipun gencatan senjata telah diberlakukan.
Para menteri luar negeri dari 10 negara Barat mendesak Israel segera mengambil langkah konkret, termasuk memastikan organisasi kemanusiaan dapat terus bekerja dan membuka jalur perlintasan guna meningkatkan aliran bantuan.
Agenda Netanyahu
Pemerintah Israel menolak pernyataan bersama negara-negara Barat tersebut dan menyebutnya tidak berimbang.
Pernyataan itu muncul bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Donald Trump.
Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menyatakan masa depan Gaza bergantung pada perlucutan senjata Hamas.
Sementara itu, Hamas melalui juru bicara barunya menolak tuntutan tersebut dan menegaskan tidak akan meletakkan senjata selama pendudukan masih berlangsung.
