Pintasan.co, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelar apel siaga bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan 2024-2025.
Apel dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Senin (18/11/2024).
Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, menjelaskan bahwa apel ini diikuti berbagai instansi terkait, termasuk Forkopimda, TNI-Polri, Baznas, Pramuka, dan relawan.
“Apel ini kami laksanakan untuk mengingatkan dan kesiapsiagaan kita menghadapi musim hujan di tahun 2024-2025. Saat ini, sesuai dengan informasi BMKG, bahwa bulan November ini sudah masuki musim hujan. Puncak dari musim hujan nanti pada Februari tahun 2025,” ujar Nana usai acara.
Nana mengungkapkan, menurut BMKG, musim hujan sudah dimulai pada November 2024, dan puncaknya diperkirakan pada Februari 2025.
Ia juga mengingatkan potensi bencana kekeringan di musim kemarau dan bencana saat hujan, seperti banjir, longsor, dan puting beliung.
Ia menambahkan bahwa dalam sebulan terakhir, sejumlah bencana telah terjadi, seperti longsor di Kebumen, banjir dan longsor di Pekalongan, serta puting beliung di Sukoharjo.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng telah melakukan rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan dengan instansi terkait.
Terkait banjir besar di Demak dan Grobogan pada Februari-Maret lalu, Nana mengungkapkan bahwa koordinasi dengan BBWS dan Kementerian PUPR telah dilakukan untuk memperkuat tanggul agar kejadian serupa tidak terulang. Upaya penguatan tanggul telah dilakukan selama setahun terakhir.
Persiapan Bencana di Tingkat Kabupaten dan Kota
Kesiapsiagaan bencana juga dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Setiap daerah diminta mempersiapkan anggota, sarana, dan logistik untuk menghadapi potensi bencana. S
elain itu, Nana juga menekankan perlunya mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS) yang aman untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Ia berharap KPU memilih lokasi yang tidak rawan banjir dan memastikan kesehatan petugas tetap terjaga.
Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggungan, menyatakan bahwa koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota telah dilakukan untuk mengingatkan masyarakat tentang potensi bencana.
“Minimal mengingatkan supaya mereka bisa antisipasi apa-apa yang bisa merugikan, apalagi sampai membahayakan. Misal, benda berharga sudah mulai diberikan tempat yang seandainya ada banjir, lebih ditinggikan. Yang longsor tidak terlalu banyak, berada di ruang yang sering ditempati atau ditempati manusia. Seyogyanya untuk dihindari, mengingatkan saja,” ucapnya di lokasi.
Bergas juga menjelaskan bahwa sistem peringatan dini (Early Warning System / EWS) telah dimaksimalkan, meskipun masih ada keterbatasan.
Ia menilai sistem ini efektif jika didukung dengan kearifan lokal seperti sistem ronda (siskamling), yang dapat mengingatkan masyarakat tentang potensi bahaya.
Terkait bencana longsor, Bergas menambahkan bahwa daerah pegunungan tetap menjadi titik rawan, seperti di Kebumen, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, dan Pati.
Selain itu, untuk Gunung Merapi yang berbatasan dengan DIY dan Jateng, pemantauan terus dilakukan. Penguatan kapasitas masyarakat, termasuk jalur evakuasi dan sister village, juga terus diperbaiki.
Bergas menutup dengan menyebutkan bahwa jalur evakuasi di sekitar Gunung Merapi kini sudah lebih baik dan siap dihadapi bila terjadi bencana.
