Pintasan.co, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan kritik tajam terhadap transparansi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai total utang negara.
Menurut JK, pemerintah tidak sepenuhnya terbuka tentang besaran utang yang sesungguhnya, karena hanya mencantumkan utang yang tercatat secara resmi, tanpa memperhitungkan “utang tersembunyi“ yang mencakup utang BUMN serta proyek-proyek pembangunan yang belum sepenuhnya dibayar.
Dalam perbincangannya dengan mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, yang disiarkan melalui platform YouTube, JK menjelaskan bahwa angka utang yang sering dilaporkan ke publik, yaitu sekitar Rp8.400 triliun, tidak mencakup semua komponen utang.
“Utang kita yang selalu ditonjolkan Rp8.400 (triliun), tapi hidden debt, utang BUMN, proyek belum dibayar semua kan utang yang tidak tercatat,” jelas JK.
Menurutnya, utang-utang yang tidak tercatat ini bisa berdampak signifikan pada beban ekonomi negara di masa mendatang.
Sebagai referensi, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa per akhir Agustus 2024, total utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,49 persen. Namun, JK menilai bahwa angka ini belum mencerminkan seluruh utang negara secara menyeluruh.
Selain isu utang, JK juga menyoroti kinerja ekspor Indonesia. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus ekspor yang mencapai US$500 triliun per tahun, JK menyatakan bahwa dampaknya belum terlihat secara nyata di dalam negeri.
Ia mempertanyakan keakuratan data ekspor yang tercatat, mengingat bahwa peningkatan volume ekspor tidak diiringi oleh perbaikan ekonomi yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Di catatan ada, di neraca ada, di BPS ada, tapi sama dengan utang, tidak jujur,” ucapnya, mengibaratkan ketidaksesuaian antara data resmi dan kenyataan di lapangan.
Sebelumnya, JK juga pernah menyebut bahwa pemerintahan Jokowi mencatatkan jumlah utang terbesar dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.
Ia mengungkapkan bahwa beban pembayaran bunga utang telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun, yang merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” ungkapnya dalam pidatonya di Milad ke-21 PKS pada Mei 2023.
Dengan kritik ini, JK mengajak publik untuk lebih kritis dalam melihat data ekonomi negara, terutama terkait utang dan kinerja ekspor.
Menurutnya, transparansi penuh diperlukan agar kebijakan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan dan dampaknya dirasakan secara nyata oleh rakyat.
