Pintasan.co, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Organisasi yang dilangsungkan di Aula Kanwil Kemenag Sulsel.
Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang pendampingan dalam penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Peta Jabatan, yang merupakan bagian penting dari penguatan sistem tata kelola organisasi di lingkungan Kemenag kabupaten/kota se-Sulsel.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh H. Aminuddin selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel, dan dihadiri oleh para Kepala Subbagian Tata Usaha serta operator kepegawaian dari seluruh satuan kerja (satker) kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan.
Turut hadir sebagai pemateri utama adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI, Dr. H. Lukman Hakim, didampingi tim Ortala pusat yang berjumlah empat orang.
Selain itu, Sujai Naim, Ketua Tim Ortala Kanwil Sulsel juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Dalam keterangannya kepada media, Dr. Lukman menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap proses penyusunan Anjab, ABK, dan Peta Jabatan sebagai pondasi untuk perencanaan SDM yang tepat sasaran.
Ia juga memperkenalkan aplikasi SIgMA, sebuah platform digital untuk mendukung proses penyusunan jabatan berbasis data elektronik di lingkungan Kemenag.
“Inti dari kegiatan ini adalah membekali rekan-rekan satuan kerja dengan wawasan kelembagaan yang adaptif. Penataan organisasi ke depan harus berbasis data konkret seperti jumlah penduduk, pemeluk agama, lembaga keagamaan, hingga rumah ibadah yang kemudian dikaitkan dengan mandat undang-undang dan visi-misi presiden,” jelas Lukman.
Ia menambahkan bahwa dengan bantuan sistem SIgMA, proses penyusunan beban kerja kini dapat dilakukan lebih praktis dan terintegrasi.
“Cukup klik, klik, klik, lalu selesai. Kita ingin mengubah cara lama menjadi pendekatan yang lebih digital dan berpikir ke depan,” ujarnya menegaskan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenag Sulsel dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM berbasis teknologi, data, serta kebutuhan riil organisasi.
