Pintasan.co, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memperkuat pengawasan terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa rencana pembentukan Satgas ini telah dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Prabowo.
“Menkeu dan Pak Menko sudah bertemu presiden dan mengusulkan pembentukan Satgas untuk mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah,” ungkap Susiwijono dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, pembentukan Satgas ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap proses belanja negara di seluruh instansi, terutama yang berkaitan dengan program prioritas nasional dan stimulus ekonomi.
“Koordinasinya nanti akan dilakukan oleh Pak Menko dan Pak Menkeu. Kami di Kemenkeu juga akan meninjau kembali beberapa program paket ekonomi untuk memastikan efektivitas dan ketepatan anggarannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) karena berpotensi tidak terserap hingga akhir 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa lembaganya menerima alokasi dana sebesar Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun, dengan total realisasi penyerapan mencapai Rp99 triliun.
Dadan menambahkan, pada tahun 2026 dukungan pemerintah terhadap program BGN akan meningkat signifikan, dengan total anggaran mencapai Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di jajaran kabinet.
