Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan pemberdayaan pekerja migran menjadi prioritas utama pemerintah.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam acara “Satu Tahun Berdaya, Gotong Royong, Menuju Kemandirian” yang digelar Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Ballroom Aryanusa, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa perlindungan pekerja migran harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kapasitas mereka. Karena itu, kami mulai menggeser fokus dari tenaga kerja berkeahlian rendah ke tenaga kerja berkeahlian menengah dan tinggi,” ujar Mukhtarudin.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian P2MI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi.
Saat ini, terdapat 12 kementerian dan sekitar 37.000 lembaga vokasi di tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam program peningkatan kompetensi calon pekerja migran.
Mukhtarudin menjelaskan, P2MI telah menandatangani sejumlah kerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian, untuk pelatihan di bidang pengelasan dan perhotelan guna menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja luar negeri.
“Kami memastikan adanya keterpaduan antara pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja. Semua harus selaras agar pekerja migran kita tepat sasaran,” tegasnya.
Selain memperkuat pelatihan, P2MI juga memperluas kerja sama penempatan tenaga kerja ke berbagai negara seperti Kanada, Qatar, dan Jepang.
Sementara itu, penjajakan kerja sama baru tengah dilakukan dengan Jerman, Kroasia, Hungaria, Turki, dan sejumlah negara Eropa Timur untuk menyesuaikan standar sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja.
Dalam membangun ekosistem pekerja migran yang terpadu, Kementerian P2MI juga menggagas pembentukan Migran Center di beberapa perguruan tinggi.
Saat ini, sudah ada enam kampus yang memiliki pusat layanan tersebut. Migran Center berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu mulai dari perekrutan, pelatihan, pendampingan, hingga pemberdayaan purna migran.
Selain itu, program Kelas Migran juga dikembangkan di sejumlah daerah seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Bengkulu, dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan teknis.
“Kami juga telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Sosial agar isu pekerja migran mulai dikenalkan sejak jenjang pendidikan dasar hingga menengah,” jelas Mukhtarudin.
Untuk memperkuat perlindungan dari tingkat desa, Kementerian P2MI menjalankan program Desa Migran Emas di enam provinsi yang mencakup 70 desa di 17 kabupaten/kota.
Program ini berperan sebagai pusat edukasi dan sosialisasi agar calon pekerja migran memahami prosedur resmi serta terhindar dari tindak pidana perdagangan orang.
“Edukasi migrasi yang aman harus dimulai dari desa, karena di sanalah proses awal keberangkatan pekerja dimulai,” kata Mukhtarudin.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan purna pekerja migran.
Kementerian P2MI telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membantu para purna migran mengembangkan usaha mikro, serta dengan Kementerian Perdagangan bagi mereka yang ingin berorientasi ekspor.
“Bagi yang ingin kembali bekerja di dalam negeri, kami arahkan ke perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti Jepang dan Korea,” tambahnya.
Hingga saat ini, Kementerian P2MI mencatat lebih dari 276.000 pekerja migran Indonesia telah berhasil ditempatkan di berbagai negara, terutama di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Mukhtarudin menegaskan, semua langkah tersebut merupakan bagian dari desain besar pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang mencakup peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi setelah kembali ke tanah air.
“Kita ingin menciptakan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir agar pekerja migran terlindungi, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
