Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat edaran yang meminta penghematan signifikan dalam belanja perjalanan dinas, yang berlaku untuk menteri, kepala lembaga, hingga pimpinan sekretariat lembaga negara.
Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam sidang kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, sebagai langkah untuk memastikan efisiensi di tengah tingginya anggaran prioritas dan bertambahnya kementerian dan lembaga baru.
Surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan pada 7 November 2024, ditujukan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga terkait.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani meminta setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan minimal 50% dari sisa anggaran perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.
Namun, arahan ini juga memperhatikan kelancaran pencapaian target program masing-masing kementerian.
“Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar K/L melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas,” ujar Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, pada Sabtu, 9 November 2024. Terdapat tujuh instruksi utama dalam surat tersebut.
Salah satunya adalah agar setiap kementerian dan lembaga melakukan pembatasan perjalanan dinas secara mandiri melalui revisi pada catatan halaman IV.A DIPA.
Pembatasan ini wajib dicantumkan dalam pencatatan DIPA dan harus dikoordinasikan dengan instansi vertikal di bawah masing-masing kementerian/lembaga.
Selain itu, bagi kementerian atau lembaga yang masih membutuhkan anggaran perjalanan dinas yang penting, pengajuan dispensasi dapat dilakukan kepada Menteri Keuangan.
Namun, ada dua pengecualian dalam kebijakan penghematan ini. Pertama, untuk unit yang memiliki tugas dan fungsi utama yang membutuhkan perjalanan dinas; kedua, untuk perjalanan dinas esensial, seperti penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama, serta dinas luar negeri di kedutaan besar atau atase.
Pentingnya komitmen kerja yang tinggi
Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya setiap anggota kabinet untuk bekerja dengan komitmen tinggi, sambil memberikan peringatan agar tidak ada yang setengah hati dalam mendukung program-program prioritas, seperti program makanan bergizi gratis (MBG), pemberantasan judi online, serta hilirisasi industri.
Terkait pengelolaan anggaran, Prabowo menekankan kepada Menteri Keuangan agar meninjau kembali alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap kementerian, mengingat adanya kementerian dan lembaga baru yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Saya minta Menkeu, semua Menko, dan semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA,” jelas Prabowo dalam rapat tersebut, yang berlangsung di Kantor Presiden pada 24 Oktober 2024.
Anggaran belanja K/L dalam APBN 2025 yang mencapai Rp1.160,1 triliun kemungkinan besar akan meningkat karena tambahan K/L dan program prioritas yang baru.
Selain itu, Prabowo mengingatkan perlunya membatasi kegiatan seremonial yang kurang esensial, seperti seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri yang tidak mendesak, sebagai bagian dari efisiensi yang diharapkan dari seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah.
Dengan bertambahnya 48 menteri, 5 pejabat yang berada di luar koordinasi Kemenko, dan total 136 pejabat yang dilantik, kebijakan efisiensi ini menjadi semakin relevan.
