Pintasan.co, Yogyakarta – Pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI oleh DPR RI menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Publik merasa resah, khawatir hegemonisasi Dwifungsi ABRI yang begitu dominan pada era Orde Baru (Orba) akan terulang kembali di pemerintahan sekarang.
Salah seorang warga Yogyakarta, Ericko, berpendapat bahwa produk hukum ini terkesan penuh dengan kepentingan untuk memperkuat pengaruh lembaga tertentu.
Menurutnya, di era reformasi yang kini mengedepankan keterbukaan, supremasi sipil harus tetap dijaga, bahkan perlu diperkuat.
“Makanya, seharusnya jabatan-jabatan di lembaga sipil, baik itu di kementerian, BUMN dan lain-lain, ya dipegang orang-orang sipil yang profesional,” tandasnya, Senin (17/3/25).
Pria yang turut berjuang dalam reformasi 1998 itu menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk merevisi poin-poin dalam UU TNI yang mengatur posisi kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh prajurit.
Ia menilai bahwa revisi UU TNI yang terkesan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI akan merusak nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi.
“Kalau butuh perbaikan di kementerian atau lembaga, sebaiknya perbaiki sistem perekrutannya, bukannya memasukkan TNI. Saya rasa itu bukan solusi terbaik,” tandas Ericko.
“Gejolaknya juga sudah terasa sekali, kekhawatiran tidak hanya dari orang-orang yang hidup di era orba, karena anak-anak muda sekarang sudah sangat kritis,” urainya.
Sementara itu, Ardan, warga Yogyakarta lainnya berharap agar legislatif dan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dapat lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak.
Tidak tanpa alasan, di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, seharusnya pemerintah lebih fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Harusnya bapak-bapak yang terhormat itu bisa melihat ke bawah, bagaimana kehidupan warganya sekarang, apa saja yang kurang, nah itu saja yang diperjuangkan,” tegasnya.
Ia mengaku sudah merasa lelah dengan berbagai drama dan masalah kebijakan kontroversial yang belakangan ini dihadirkan oleh para elit.
Fenomena seperti ini, termasuk terkait dengan Revisi UU TNI, hanya membuat rakyat semakin tertekan, yang masih harus bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya.
“Terus terang capek banget. Tapi, kalau kita apatis, pasrah saja, kan ngga mungkin. Semoga bapak-bapak yang di atas sana segera sadar lah,” pungkasnya.
