Pintasan.co, Sleman – Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Priyosusanto, menyampaikan bahwa penilaian kualitas pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan perilaku positif siswa.
Ia menyoroti bahwa kondisi sosial dan psikologis para pelajar saat ini membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Politisi dari Fraksi Gerindra itu juga menyinggung maraknya tawuran antar pelajar, perundungan, serta penyalahgunaan media sosial sebagai isu-isu penting yang tidak bisa diabaikan.
“Hal ini membutuhkan pendekatan kurikulum yang mampu membangun karakter, serta memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga,” kata Arif saat nenggelar rapat kerja antara komisi D bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Rapat yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) secara khusus membahas langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus merespons maraknya kenakalan remaja usia sekolah yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah isu strategis, termasuk pentingnya peningkatan kompetensi guru agar tidak sekadar berperan sebagai pengajar, tetapi juga mampu menjadi pembina karakter bagi para siswa.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang rentan secara sosial.
Layanan Bimbingan Konseling (BK) dinilai memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.
Komisi D mendorong agar guru BK tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam pembinaan karakter siswa.
Tak hanya itu, perlunya kerja sama antarinstansi, seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Kepolisian, dalam mendukung pembinaan remaja turut menjadi poin perhatian.
Penguatan pendidikan moral berbasis nilai budaya lokal, serta peningkatan literasi digital juga disampaikan sebagai bagian dari strategi membentuk ketahanan mental pelajar di tengah era digital.
“Komisi D menilai bahwa program pendidikan karakter dan upaya pencegahan perundungan di sekolah harus diimplementasikan secara konkret. Bukan sekadar formalitas dalam dokumen kerja,” kata Arif.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mengawal kebijakan pendidikan yang tidak hanya mencetak siswa cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk generasi yang beretika, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman.
“Rapat kerja ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan anggaran maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program Dinas Pendidikan, baik dalam tahun berjalan maupun periode selanjutnya,” ujar dia.
