Pintasan.co, Jepara – Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan layanan bagi jemaah haji Indonesia.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang berlangsung di Astana Hinggil Somosari Batealit Jepara, pada Sabtu-Minggu (7/8/2024).
Abdul Wachid menyatakan bahwa perbaikan layanan harus terus dilakukan agar ratusan ribu jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik selama menjalankan ibadah haji.
Perbaikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pesawat, hotel, katering, hingga layanan lainnya, terutama di saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Langkah perbaikan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan yang dihasilkan oleh Pansus Haji.
“Komisi VIII kemarin sudah ke Arab Saudi. Berbagai temuan saat haji 2024 kita follow up di lapangan agar ada perbaikan layanan saat musim haji tahun 2025,” kata wakil rakyat asal Jepara ini, Minggu (8/12/2024).
Selama berada di Arab Saudi, Komisi VIII mengadakan pertemuan dengan masyarikh yaitu perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi.
Dalam pertemuan tersebut hadir 15 perusahaan. Abdul Wachid menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada perusahaan tunggal yang menguasai layanan haji bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Untuk itu, mereka mendorong Kemenag RI untuk menyelenggarakan seleksi terbuka dalam pemilihan perusahaan penyedia layanan haji pada musim haji 2025.
“Jadi selama ini yang dipakai masyarikh yang itu-itu saja. Alasannya mereka sudah dipakai sejak lama. Tapi pengalaman haji 2023 dan 2024 menunjukkan layanan yang mereka berikan tak maksimal. Masak kita tega para tamu Allah SWT dari Indonesia tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya, makanya kita ingin ada semacam beauty contest, mana yang terbaik itu yang dipakai oleh pemerintah.”
“Kita ingin nanti ada beberapa perusahaan yang melayani jemaah haji Indonesia, jadi tak hanya satu. Kita juga ingin jemaah haji yang tanazul mendapatkan layanan full saat Armuzna, ga hanya di Arofah saja seperti yang selama ini berjalan,” jelas anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini.
Abdul Wachid juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat untuk jemaah haji.
Ia memberikan contoh, selama ini anggaran tiket pesawat haji mencapai Rp 34 juta per jemaah sementara untuk jemaah umrah dari Indonesia tiket pesawatnya hanya berkisar antara Rp 14 juta hingga Rp 15 juta.
“Pihak maskapai beralasan kalau untuk haji mereka pulang dari Arab Saudi itu pesawat dalam kondisi kosong. Kita bisa menerima alasan itu, tapi kalau dihitung mestinya jatuhnya Rp 30 juta untuk PP, bukan Rp 34 juta. Makanya kita mendorong agar maskapai swasta di Indonesia juga bisa melayani jemaah haji agar ada penghematan anggaran dan perbaikan layanan,” tuturnya.
Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi
Komisi VIII juga mendesak agar pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi segera terealisasikan.
Mereka optimis dengan adanya Kampung Haji yang terpusat di satu lokasi akan ada peningkatan kualitas layanan haji bagi jemaah Indonesia.
“Bapak Presiden Prabowo berulangkali menegaskan jemaah haji harus dilayani dengan maksimal. Jadi nanti hotel yang lokasinya dekat Masjidil Haram, katering dan berbagai layanan lain terpusat di situ, bahkan koki dan masakannya juga citarasa Indonesia,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Jika Kampung Haji Indonesia dibangun, pihaknya yakin biaya haji dapat ditekan.
Selain itu, nilai manfaat dari uang tabungan haji yang selama ini dikelola BPKH juga akan lebih dirasakan oleh para jemaah.
“Tahun lalu ongkos haji Rp 93 juta. Nilai manfaat dari BPKH (subsidi) Rp 36 juta. Jemaah haji sudah punya tabungan Rp 25 juta jadi tinggal nambah Rp 30 juta. Kalau biaya haji bisa ditekan lagi maka uang tambahan yang harus disetor jemaah haji bisa lebih sedikit,” tandasnya.
Di sisi lain, Plt Deputi Portofolio Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Ari Supangat, menyatakan bahwa selain untuk subsidi haji, nilai manfaat BPKH juga dialokasikan untuk berbagai keperluan.
Di antaranya adalah pengadaan ambulans, beasiswa, pembangunan asrama haji, IAIN, masjid, madrasah, dan lain-lain.
“Makanya kita sosialisasikan hal ini. Uang tabungan jemaah haji aman dan peruntukan serta manfaatnya juga jelas,” tandasnya .
