Pintasan.co, Jakarta – Sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan, terutama terkait ketidakadilan yang dirasakan oleh pegawai honorer yang telah lama mengabdi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Andi Ian Ali Baal Masdar, S.H., menyerukan perbaikan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Permasalahan rekrutmen PPPK yang terjadi di banyak daerah, termasuk di Sulawesi Barat, menunjukkan adanya kelemahan sistem yang perlu segera diperbaiki. Pemerintah harus memastikan proses ini transparan dan adil, khususnya bagi tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi,” ujar Andi Ian dalam keterangannya.
Sebagai Anggota Komite I DPD RI yang fokus pada isu pemerintahan dan otonomi daerah, Andi Ian mengungkapkan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara efektif.
Dalam kunjungan kerjanya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ia mencatat perlunya reformasi sistem database tenaga honorer yang sering menjadi akar masalah dalam rekrutmen ASN.
“Banyak tenaga honorer yang telah mengabdi 10 hingga 20 tahun untuk pemerintahan, tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang layak dalam proses rekrutmen PPPK. Sudah seharusnya mereka mendapat prioritas untuk diangkat langsung, tanpa harus bersaing dengan pelamar baru yang belum memiliki pengalaman serupa,” tegas Andi Ian.
Lebih lanjut, Andi Ian mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait untuk menciptakan sistem rekrutmen ASN yang lebih adil.
Menurutnya, reformasi ini tidak hanya penting bagi keadilan tenaga honorer, tetapi juga untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami di DPD RI akan terus mengawal proses ini agar aspirasi masyarakat, khususnya pegawai honorer di daerah-daerah, dapat terwujud. Saya yakin, dengan kerja sama semua pihak, perubahan menuju sistem yang lebih transparan dan adil bisa diwujudkan,” tambahnya.
Dengan mendukung tenaga honorer yang telah lama mengabdi, Andi Ian berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan birokrasi, tetapi juga memberikan apresiasi atas pengabdian mereka yang telah berkontribusi pada jalannya pemerintahan di berbagai daerah.
