Pintasan.co, Jakarta – Korea Selatan dan China mengadakan dialog kerja tingkat maritim di Seoul pada Rabu (23/4), di tengah meningkatnya ketegangan atas pembangunan sejumlah struktur baja oleh China di wilayah perairan yang menjadi sengketa di Laut Kuning, demikian menurut sejumlah sumber diplomatik.
Pertemuan ini digelar setelah insiden pada Februari lalu di Zona Maritim Sementara (PMZ), wilayah laut tumpang tindih dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.
Saat itu, kapal Korea Selatan yang mencoba memeriksa struktur baja buatan China dihadang oleh pihak Tiongkok, memicu ketegangan antara kedua negara.
PMZ sendiri merupakan hasil perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tahun 2000, yang memungkinkan kapal nelayan kedua negara beroperasi di area tersebut secara bersama dan melarang aktivitas di luar perikanan dan pelayaran.
China mengklaim bahwa struktur-struktur itu adalah fasilitas budidaya ikan komersial, termasuk tambak salmon, dan menyatakan bahwa Korea Selatan tak memiliki hak untuk melakukan inspeksi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah membangun dua pelampung semi-submersible di kawasan tersebut, masing-masing pada 2018 dan 2024.
Selain itu, pada 2022, sebuah struktur baja permanen dilengkapi landasan helikopter juga dibangun, yang diyakini berasal dari bekas platform pengeboran minyak.
Pembangunan ini menimbulkan kekhawatiran di Seoul karena dianggap berpotensi melanggar kesepakatan 2000 dan mencerminkan pola sengketa wilayah yang juga dilakukan China di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.
Dalam dialog terbaru ini, Korea Selatan diperkirakan akan menekankan pentingnya menjaga stabilitas di PMZ dan menegaskan bahwa aktivitas China tidak akan mengurangi hak maritimnya yang sah menurut hukum internasional.
Menteri Kelautan Korea Selatan, Kang Do-hyung, menyatakan pada Senin bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai langkah tanggapan, termasuk opsi tindakan balasan proporsional.
Ia juga menekankan bahwa isu ini diperlakukan serius karena menyangkut kedaulatan wilayah laut negara.
Meskipun salah satu wacana tanggapan adalah pembangunan fasilitas budidaya oleh Korea Selatan sebagai balasan, Kang mengatakan keputusan akhir terkait hal itu belum diambil.
