Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan memecat beberapa pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Amran mengungkapkan bahwa pemecatan ini bermula dari laporan singkat yang ia terima melalui SMS, berisi informasi tentang salah satu pejabat yang diduga menerima dana korupsi sekitar Rp10 miliar.
Setelah menerima pesan tersebut, Amran segera memanggil pejabat terkait.
“Begitu SMS masuk, kami panggil (pejabat terkait). Ini buktinya, ini SMS (menyebutkan) kamu ambil uang kurang lebih Rp 10 miliar. Lima menit kami tanya, (lalu pejabat tersebut) mengaku,” ujar Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tanpa ragu, Amran langsung mengambil keputusan untuk memecat pejabat tersebut di tempat. Selain itu, pejabat lainnya yang terlibat juga menerima uang korupsi dengan nominal sekitar Rp700 hingga Rp800 juta.
Keputusan ini menegaskan komitmen Amran dalam memberantas korupsi, nepotisme, dan kolusi di Kementan.
Para pejabat yang terlibat bahkan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan akan segera ditindak lebih lanjut.
Amran menjelaskan bahwa meski pejabat tersebut memiliki pangkat tinggi, ia tidak segan mengambil tindakan tegas.
“Ini saudara pangkatnya cukup tinggi. Saya mohon maaf harus kami pecat. Kami di sini sia-sia kalau tidak bisa berbuat baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Amran menegaskan pentingnya integritas di Kementan dengan menandatangani pakta integritas bersama seluruh jajaran Eselon I, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
“Kita tidak boleh bermain-main. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu semua tidak boleh terjadi,” tegas Amran dalam arahan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.
Tidak hanya itu, Amran juga mengingatkan para pengusaha yang terlibat dalam kemitraan dengan Kementan untuk menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan.
Amran bahkan menyatakan bahwa pengusaha yang mencoba menggunakan calo untuk proyek-proyek di Kementan akan masuk daftar hitam.
“Bagi pengusaha yang membawa calo, akan saya blacklist,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Amran berharap Kementan dapat mencapai target swasembada pangan secara terhormat dan berlandaskan integritas.
Pakta integritas ini bukan hanya sebuah simbol, melainkan janji nyata seluruh pejabat Kementan untuk bekerja secara jujur dan melayani masyarakat dengan transparan.
“Harta yang berlimpah tidak ada artinya jika kehormatan kita ternoda. Kita harus bekerja sama untuk membangun reputasi yang baik bagi anak cucu kita di masa depan,” tambah Amran.
Ke depan, Kementan bertekad untuk terus membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih dan berintegritas, mengutamakan pelayanan publik yang transparan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.
