Pintasan.co, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengungkapkan bahwa banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berisi data tidak akurat dan tidak teratur.
Menurut Nawawi, banyak wajib lapor yang tidak mencantumkan harta kekayaan mereka secara jujur dalam laporan tersebut.
“Kami meminta perhatian pemerintah karena sebagian besar pengisian LHKPN ternyata lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar,” ungkap Nawawi pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahkamah Agung, Senin (9/12/2024).
Nawawi memberikan contoh tentang seorang wajib lapor yang mencantumkan harga mobil Fortuner seharga Rp 6 juta dalam laporan LHKPN-nya.
“Kami heran, di mana dia bisa menemukan Fortuner dengan harga segitu? Kami juga ingin membeli 10 unit,” ujar Nawawi.
Meskipun tingkat kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN cukup tinggi, Nawawi menekankan bahwa banyak laporan yang tidak disampaikan dengan jujur.
Ia menyebutkan, KPK telah menangani tiga kasus korupsi yang berawal dari temuan tim LHKPN terkait fenomena pejabat yang pamer kekayaan atau “flexing”.
KPK kemudian menyelidiki laporan LHKPN beberapa pejabat Kementerian Keuangan dan menemukan bahwa mereka tidak melaporkan kekayaan mereka secara akurat.
Tiga pejabat yang dimaksud adalah mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.
“Apa yang kami temukan sangat jauh dari kebenaran, bahkan lebih dari seratus temuan ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” tegas Nawawi.
Selain itu, Nawawi juga mengungkapkan bahwa ia pernah meminta Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK untuk fokus pada Mahkamah Agung.
Ia mencatat bahwa lebih dari setengah pimpinan MA diduga mengisi laporan LHKPN mereka dengan data yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Laporan mereka tidak mencerminkan kekayaan yang sebenarnya,” kata Nawawi.
