Pintasan.co, Sleman – Di tengah proses penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sejumlah anggota DPRD dari Komisi I dan Komisi IV melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Kunjungan ini memicu kritik publik lantaran dilakukan ketika masyarakat Padang Pariaman masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menyebut kunker tetap dilaksanakan karena telah dijadwalkan jauh hari.
“Di sana kita sudah turun semuanya, sudah melibatkan semuanya, karena ini sudah terjadwal itu saja. Sudah terjadwal dari awal karena ini kan difokuskan,” ujar Afredison, Selasa (2/12/2025).
Ia mengakui tidak semua anggota komisi mengikuti kunjungan tersebut agar penanganan di daerah tetap berjalan.
“Jadi ada yang berangkat, kita bagi-bagi. Dari komisi kita tinggalkan dua orang. Kita bagi-bagi aja karena telah terjadwal, nggak mungkin juga (tidak dilaksanakan),” ucapnya.
Afredison menyampaikan kondisi di Padang Pariaman sudah memasuki tahap penanganan pascabencana.
“Yang pasnya itu kalau di Padang Pariaman itu paling-paling yang terdampak parah itu tiga, empat kecamatan lah yang parah itu,” tuturnya.
“Sekarang sudah penanganan, dari BPBD sudah turun, pemerintah sudah turun. Tapi yang namanya terdampak itu kan jembatan putus, paling tidak pemerintah sudah turun semuanya, dari pusat juga sudah turun semuanya,” urainya.
Dalam pertemuan dengan Pemkab Sleman, rombongan berbagi pembahasan terkait bansos, pendidikan, pengangkatan PPPK hingga mitigasi bencana.
“Yang diserap tadi bagi kami rasanya penanganan Dinas Sosial, penanganan P3K paruh waktu. Kami rasanya cukup puas lah, mudah-mudahan yang di sini dapat juga ke Padang Pariaman,” kata Afredison.
Ia menambahkan,
“Dan juga kami masih dalam berduka, tiga provinsi di Sumatera sekarang pasca bencana.”
Rombongan dijadwalkan menjalani kunjungan hingga 6 Desember 2025.
“Kita dinasnya sampai hari Sabtu,” kata Afredison.
Kepala DPRD Padang Pariaman: Sudah Tahapan Pemulihan, Legislator Tetap Pantau Daerah
Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menegaskan keberangkatan kunker dilakukan ketika daerah memasuki fase pemulihan.
“Yang pergi itu Komisi I dan IV, tapi yang pergi tidak semua hanya beberapa,” kata Aprinaldi.
Ia menyebut anggota DPRD telah turun ke lapangan selama masa cuaca ekstrem dan bencana.
“Mereka telah berada di tengah masyarakat mulai dari 25 November sampai 1 Desember.”
Menurutnya, meski berada di Yogyakarta, legislator tetap memantau kondisi daerah melalui koordinasi.
“Kalau jembatan putus tentu mereka tidak bisa membangun,” katanya.
Aprinaldi juga menjelaskan anggota DPRD yang ikut kunker bukan berasal dari daerah pemilihan yang terdampak paling parah.
“Anggota komisi yang tinggal masih banyak, apalagi mereka yang daerah pemilihannya berdampak,” ujarnya.
Surat Kunker Diajukan Sebulan Lebih Awal
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Sleman, Rohmiyanto, menyampaikan permohonan kunker diajukan dalam dua gelombang.
“Penerimaan (kunker kedua komisi) jadi satu,” kata Rohmi.
Komisi I mengajukan surat pada 18 November 2025, sementara Komisi IV pada 28 November 2025.
Kondisi Padang Pariaman Masih Berat
Meski memasuki tahap pemulihan, wilayah Padang Pariaman masih mengalami kerusakan besar akibat banjir dan longsor, termasuk 17 jembatan rusak (4 putus), 16 ruas jalan rusak (4 terban), 24 irigasi rusak, 5 sekolah rusak, 9 rumah ibadah rusak, 47 rumah rusak, dan 34 rumah hanyut.
Lahan pertanian juga terdampak luas dengan sawah 393,5 hektare, jagung 116,25 hektare, serta 25 kelompok perikanan mengalami kerusakan tambak.
