Pintasan.co, Jakarta – Untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, melantik 11 pimpinan eselon I yang baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat kinerja Kemenkumham dalam menjalankan tugas-tugas penting sesuai dengan mandat yang diberikan Presiden, terutama dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa Kemenkumham mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus pada Asta Cita poin ketujuh, yang menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Di samping itu, agenda utama yang harus diwujudkan adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil,” ujar Supratman di acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Jumat (15/11/2024).
Supratman juga mengingatkan kepada para pimpinan yang baru dilantik bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah sementara yang pada akhirnya akan berakhir.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya meninggalkan warisan yang positif bagi bangsa dan negara.
“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supratman menyampaikan lima poin penting yang harus diperhatikan oleh setiap pimpinan di Kemenkumham, yakni menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antar-Kementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat.
“Yang pertama jaga integritas dan akuntabilitas; kemudian dukung reformasi birokrasi; lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme; dan perkuat sinergi antar-Kementerian; serta berikan keteladanan dan semangat,” tandasnya.
Pelantikan pimpinan tinggi madya wilayah Kemenkumham
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024, sejumlah pejabat Kemenkumham kembali dipercaya untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya, di antaranya Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Ir. Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selain itu, Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga dipercaya sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham, dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Tak hanya itu, beberapa nama baru juga terpilih untuk posisi pimpinan tinggi madya, seperti Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sedangkan untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, Wisnu Nugroho Dewanto, dan Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, Ekonomi dan Sosial, serta Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.
Selain para pejabat baru yang dilantik, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian.
Dalam kesempatan tersebut, Maju menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam rangka mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam penguatan reformasi hukum dan birokrasi.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung arahan Menteri Hukum dalam menjaga integritas dan mendorong reformasi birokrasi di seluruh jajaran Kemenkumham.
“Kami di jajaran Kemenkumham Kalimantan Tengah siap mendukung arahan Menteri Hukum untuk menjaga integritas, mendorong reformasi birokrasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Maju menambahkan bahwa dengan hadirnya pimpinan baru yang kompeten dan memiliki visi yang jelas, ia optimis Kemenkumham dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.
“Dengan hadirnya pimpinan baru yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas, saya optimis Kemenkumham dapat semakin berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya.
