Pintasan.co, Jakarta – Lebanon mengajukan protes resmi kepada Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa terkait pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata dan Resolusi PBB 1701.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Lebanon, keluhan tersebut dikirim melalui perwakilan tetap Lebanon di New York sebagai tanggapan atas pelanggaran Israel terhadap Resolusi 1701 dan deklarasi penghentian permusuhan.
Selain itu, Israel dinilai mengabaikan ketentuan keamanan yang telah disepakati.
Resolusi 1701, yang disahkan pada 11 Agustus 2006, mengamanatkan penghentian konflik antara Hizbullah dan Israel serta pembentukan zona bebas senjata di wilayah antara Garis Biru dan Sungai Litani di Lebanon selatan, kecuali bagi tentara Lebanon dan pasukan UNIFIL.
Dalam keluhan tersebut, Lebanon merinci berbagai bentuk pelanggaran Israel di Lebanon selatan, termasuk serangan udara dan darat, penghancuran rumah serta kawasan pemukiman, penculikan warga Lebanon—termasuk personel militer—dan serangan terhadap warga sipil yang kembali ke desa-desa perbatasan mereka.
Resolusi 1701 dan kedaulatan negara
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti serangan Israel terhadap patroli militer Lebanon dan jurnalis, serta penghapusan lima penanda perbatasan di sepanjang Garis Biru yang merupakan perbatasan de facto.
Lebanon menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Resolusi 1701 dan kedaulatan negara.
Pemerintah Lebanon meminta DK PBB dan para pendukung gencatan senjata untuk mengambil langkah tegas terhadap tindakan Israel serta memperkuat dukungan bagi tentara Lebanon dan pasukan UNIFIL.
Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 27 November 2024, ketegangan tetap tinggi. Kesepakatan ini mengakhiri eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang bermula pada 8 Oktober 2023 dan meningkat menjadi perang besar pada 23 September 2024.
Media Lebanon melaporkan bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata lebih dari 830 kali sejak perjanjian diberlakukan.
Berdasarkan kesepakatan, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon pada 26 Januari 2025, tetapi menolak untuk mematuhi tenggat waktu tersebut, yang kemudian diperpanjang hingga 18 Februari, menurut Gedung Putih.
Sejak 26 Januari, sedikitnya 26 orang tewas dan 221 lainnya luka-luka akibat serangan Israel terhadap warga yang mencoba kembali ke desa mereka di Lebanon selatan.
