Pintasan.co, Jakarta – Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin kampanye antikorupsi di Indonesia.
Denny meyakini bahwa dengan peningkatan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) dari 53,17 menjadi 70,00 dalam lima tahun, Indonesia dapat mencapai status negara maju.
Saat ini, Indonesia memiliki GGI yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).
Denny menekankan bahwa korupsi bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga merusak masa depan bangsa.
Ia menambahkan, jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia menuju negara maju, maka ia harus menjadi figur yang memerangi korupsi di tanah air.
Dalam riset yang dipaparkan di Jakarta Timur pada Senin, 17 Maret 2025, Denny JA menyebutkan bahwa LSI mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan menggunakan enam indeks internasional yang diakui.
Negara yang tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik, menurutnya, akan kesulitan membangun negara yang kuat.
Korupsi yang tak diberantas juga akan menghambat kemajuan.
Denny mengingatkan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya, tanpa pemerintahan yang efisien, dengan kebocoran anggaran, birokrasi yang lamban, serta korupsi yang meluas, negara akan terpuruk.
Indonesia kini berada di titik kritis, dengan cita-cita besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun, namun tantangan besar seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efisien tetap menjadi hambatan utama.
Tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Denny, adalah kunci kemajuan negara.
Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) mengukur enam pilar utama, yaitu efektivitas pemerintahan, pemberantasan korupsi, digitalisasi pemerintahan, demokrasi, pembangunan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap pilar diukur oleh lembaga internasional yang kredibel.
Denny menyoroti beberapa area yang memerlukan perhatian serius.
Pertama, pemberantasan korupsi, di mana Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih berada di angka 34, jauh tertinggal dibandingkan Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63).
Korupsi yang merajalela, seperti mafia migas di Pertamina, suap dalam proyek infrastruktur, dan skandal impor, merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.
Kedua, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas pemerintahan, yang saat ini berada di angka 0,58, tertinggal jauh dari negara-negara maju.
Banyak kebijakan yang gagal dilaksanakan karena birokrasi yang tidak efisien dan regulasi yang berbelit-belit.
Ketiga, Indonesia harus memperbaiki kualitas demokrasinya. Indeks Demokrasi Indonesia (6,53) lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan (8,4) dan Jepang (8,09).
Demokrasi yang sehat harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif.
Keempat, Denny menekankan pentingnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia masih jauh di bawah negara maju, seperti Singapura (0,949), Korea Selatan (0,929), dan Jepang (0,920).
Ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar masih menjadi masalah besar.
Kelima, Indonesia perlu meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Dengan Indeks Lingkungan yang hanya 28,2, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain.
Masalah seperti deforestasi, polusi udara, dan ketertinggalan dalam transisi energi hijau menjadi ancaman serius.
Terakhir, digitalisasi pemerintahan yang masih rendah, dengan Indeks Digitalisasi Pemerintahan Indonesia (EGDI) berada di angka 0,7991, jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.
Negara-negara yang berhasil mengimplementasikan digitalisasi pemerintahan telah mampu mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Denny berharap Prabowo dapat merealisasikan janji-janji untuk memerangi korupsi, termasuk melalui revisi undang-undang untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada koruptor, serta membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi.
Langkah konkret yang diharapkan adalah pemberantasan mafia migas dan politik oligarki yang selama ini memperparah masalah korupsi di Indonesia.
“Jika semua tantangan ini tidak segera ditangani, Indonesia akan terus tertinggal dalam tata kelola pemerintahan. Prabowo harus memulai dengan langkah nyata untuk mengatasi masalah-masalah mendasar ini,” kata Denny menutup pemaparannya.
