Pintasan.co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan duduk perkara pengembalian bantuan 30 ton beras untuk korban banjir di Kota Medan yang sempat menuai polemik. Tito menjelaskan, bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), melainkan dari organisasi non-pemerintah The Red Crescent atau Bulan Sabit Merah UEA.
“Kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam, bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Jadi, bulan sabit merah ya, semacam PMI itu. Bulan sabit merah di United Arab Emirates. Jadi, non-government organization,” sambungnya.
Tito menyampaikan bahwa bantuan beras tersebut sejatinya sudah akan diserahkan kepada Wali Kota Medan. Namun, dalam prosesnya terjadi kesalahpahaman terkait status bantuan internasional tersebut. Menurut Tito, Wali Kota Medan mengira bantuan itu bersifat government to government, yang memang memiliki mekanisme khusus dan belum mendapatkan persetujuan.
“Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah. Government to government, yang belum ada mekanismenya,” ucap Tito.
Untuk menghindari polemik lebih lanjut, bantuan beras tersebut akhirnya diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Tito menyebut, Muhammadiyah telah membentuk pusat kemanusiaan di Medan untuk penanganan bencana banjir, dan akan menyalurkan bantuan tersebut langsung kepada masyarakat terdampak.
“Sehingga kemudian beras ini diserahkan kepada… Atas kesepakatan oleh masyarakat, kepada Muhammadiyah Medical Center, dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan bahwa pihaknya mengembalikan bantuan beras tersebut.
“Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,” kata Rico Waas saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah Pemerintah Kota Medan mengecek regulasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ucap Rico Waas dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com.
Rico juga menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan karena pemerintah pusat belum memutuskan untuk menerima bantuan dari pihak asing.
“Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkot Medan sempat menerima bantuan berupa 30 ton beras dari UEA yang diperuntukkan bagi korban banjir, termasuk 300 paket bantuan berisi sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah salat. Bantuan tersebut direncanakan untuk dibagikan kepada warga terdampak banjir di Kota Medan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Prabowo mengaku menerima tawaran bantuan dari sejumlah kepala negara sahabat, namun menegaskan bahwa Indonesia dapat mengelola penanganan bencana secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
