Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberikan klarifikasi terkait polemik mengenai alokasi anggaran pendidikan tinggi yang mencakup beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Satryo menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa serta KIP Kuliah.
“Pendidikan adalah hak semua warga negara, dan tidak ada pengurangan anggaran untuk beasiswa maupun KIP Kuliah,” jelas Satryo dalam pernyataannya pada Selasa (18/2/2025).
Polemik ini mencuat setelah sejumlah mahasiswa menyuarakan tuntutan mereka dalam aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional pada Senin (17/2/2025).
Mereka mengkhawatirkan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dapat berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, yang berpotensi menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Satryo menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan memengaruhi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah, sehingga tidak akan ada kenaikan UKT.
Sebelumnya, Kemendiktisaintek memastikan bahwa dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tidak akan dipotong meskipun adanya pembicaraan mengenai efisiensi anggaran.
Awalnya, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengusulkan pengurangan anggaran hingga 50 persen, yang setara dengan Rp 3,009 triliun dari total anggaran Kemendiktisaintek yang semula sebesar Rp 6,018 triliun.
Namun, dana BOPTN tetap mengikuti angka pagu anggaran awal Kemendiktisaintek untuk tahun 2025, yaitu Rp 6,018 triliun.
“BOPTN yang semula diusulkan untuk dipotong, tidak mengalami perubahan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan pendidikan,” jelas Togar Mangihut Simatupang, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, ketika dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Jumat (14/2/2025).
BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang disalurkan ke perguruan tinggi negeri untuk membantu biaya operasional pendidikan, termasuk penelitian, guna meningkatkan kualitas lulusan.
Sementara itu, pada Senin (17/2/2025), sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Salah satu kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Para demonstran dalam aksi “Indonesia Gelap” menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap berdampak negatif bagi masyarakat.
“Aksi ini adalah panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah menciptakan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
