Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah, mengadakan diskusi untuk membahas strategi dalam memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas keamanan maritim.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis, dengan keduanya didampingi oleh pejabat utama dari masing-masing lembaga.
Diskusi tersebut berfokus pada upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah maritim serta menghadapi tantangan yang muncul di perairan-perairan rawan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) sekaligus Humas Setjen Kemenhan RI, Kolonel Inf. Frega F. Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa Menhan Sjafrie menekankan pentingnya stabilitas maritim sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pertahanan negara.
“Untuk itu, Menhan Sjafrie menekankan posisi strategis Bakamla dalam menjaga keamanan perairan Indonesia, terlebih dengan meningkatnya ancaman di perairan Indonesia,” kata Kepala Biro Infohan/Humas Setjen Kemenhan RI.
Dalam pertemuannya dengan Menhan Sjafrie, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian utama Bakamla, termasuk kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi mutakhir untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim.
Selain itu, Bakamla terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan armadanya dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Dalam diskusi tersebut, keduanya turut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut, dengan fokus pada strategi untuk memperkuat peran Bakamla, khususnya dalam mengamankan wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara.
Bakamla saat ini diperkuat 10 kapal yang terbagi di tiga tiga wilayah operasi, yaitu di Zona Maritim Barat yang membawahi perairan sekitar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan, kemudian Zona Maritim Tengah yang membawahi perairan sekitar Pulau Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil, dan terakhir Zona Maritim Timur yang membawahi perairan sekitar Kepulauan Maluku dan Papua.
Di Zona Maritim Barat, tepatnya di Laut Natuna Utara, kapal-kapal Bakamla secara bergantian berpatroli sepanjang tahun. Setiap harinya, satu kapal patroli Bakamla berpatroli menjaga wilayah Laut Natuna Utara.
“Kapal Bakamla yang patroli (di Laut Natuna Utara) satu kapal. Satu kapal sudah pasti tidak ideal. Jumlah idealnya sedang dihitung dalam rangka menyusun rencana postur Bakamla RI 2025–2045,” kata Laksdya Irvansyah saat dihubungi di Jakarta, bulan lalu (18/11).
