Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan risiko gejolak sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai daerah.
Menurutnya, meskipun tingkat kemiskinan menurun dan inflasi terkendali, ketimpangan pembangunan berpotensi memicu aksi unjuk rasa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025, yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025), dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Purbaya menyatakan, pertumbuhan ekonomi nasional masih dalam kondisi stabil, tercatat 5,12% dengan inflasi 2,65% pada kuartal II 2025.
Defisit APBN tercatat 1,56% dari PDB, jauh di bawah batas maksimal 3%, sementara neraca perdagangan meningkat 45,8% sepanjang Januari–September, dengan catatan surplus selama 64 bulan berturut-turut.
Tingkat pengangguran menurun menjadi 4,76% dan kemiskinan berada pada 8,47%, angka terendah sejak krisis 1998.
Namun, Menkeu menyoroti ketimpangan pertumbuhan antarwilayah.
Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyumbang 56,9% terhadap ekonomi nasional pada kuartal II 2025.
“Ini yang harus kita ubah, Pak Tito. Kalau pangsa Pulau Jawa tetap sebesar ini, tuduhan Jawa-sentris tidak bisa dihindari,” ujar Purbaya.
Untuk itu, Purbaya mendorong pemerintah daerah di luar Jawa agar lebih proaktif memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal.
Daerah dengan kapasitas fiskal lebih besar diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi regional.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana simpanan di bank secara produktif, percepatan belanja daerah untuk mendorong ekonomi lokal, serta menjaga tata kelola dan integritas demi mempertahankan kepercayaan publik dan investor.
