Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim surat kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda), mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Langkah ini dianggap penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun.
Surat tersebut dikirim pada 20 Oktober 2025 dengan nomor S-662/MK.08/2025. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Purbaya, para kepala daerah diminta agar mengambil langkah penguatan secara terpadu dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025, serta sejalan dengan arahan Presiden, perlu dilakukan langkah-langkah penguatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kami meminta agar langkah penguatan tersebut juga dilaksanakan secara harmonis di daerah,” tertulis dalam surat yang dikutip pada Senin (10/11/2025).
Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah pusat hingga September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp 644,8 triliun atau sekitar 74 persen dari total anggaran.
Namun, realisasi belanja daerah justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan meningkatnya simpanan dana Pemda di perbankan hingga kuartal III-2025.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memberikan tiga arahan utama kepada kepala daerah.
Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.
Kedua, memastikan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah. Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di bank untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan di daerah.
Selain itu, Purbaya juga meminta agar dilakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan, baik secara mingguan maupun bulanan.
Langkah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan anggaran pada tahun 2026, agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.
“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih atas perhatian dan sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” tutup surat tersebut.
