Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh tidak seharusnya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pengelolaan utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, bukan pemerintah pusat.
Purbaya menilai KCIC, yang berada di bawah manajemen Danantara, memiliki dividen tahunan yang rata-rata mencapai Rp80 triliun.
Selain itu, keuntungan dari KCIC tidak mengalir ke negara. “Harusnya mereka mengelola dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kalau tidak, semuanya ke kita lagi,” ujar Purbaya saat dimintai tanggapan mengenai hutang KCIC, Jumat (10/10/2025).
Menteri Keuangan menambahkan bahwa Kemenkeu belum pernah dilibatkan dalam urusan hutang KCIC.
Namun, jika proyek ini dikelola sepenuhnya oleh Danantara, beban hutang tidak lagi menjadi tanggung jawab APBN.
“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Harusnya mereka urus dari situ,” jelasnya.
Purbaya juga menyoroti perbedaan perlakuan antara sektor swasta dan pemerintah.
Menurutnya, jangan sampai keuntungan diambil swasta, tetapi kerugian dibebankan pada pemerintah.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang KCIC sebesar Rp116 triliun.
Opsi pertama adalah menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah.
Sedangkan opsi kedua adalah menyelesaikan utang untuk mengurangi beban PT KAI selaku BUMN yang mengelola operasional proyek KCIC.
