Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi keputusan Vietnam yang memperpanjang pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen.
Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan rencana pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Menanggapi hal ini, Airlangga menyatakan secara singkat bahwa setiap negara memiliki kebijakan ekonomi masing-masing.
“Kan beda negara, beda kebijakan,” ujar Airlangga ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Meskipun nantinya Vietnam akan menerapkan tarif PPN yang lebih rendah, Airlangga menyatakan hal tersebut tidak akan mempengaruhi daya saing Indonesia dengan negara tersebut.
“Tidak (berdampak penurunan tarif PPN Vietnam). PPN kan untuk barang yang sudah ada,” ujar Airlangga singkat.
Sebelumnya, diberitakan oleh media lokal Vietnam berbahasa Inggris, Vietnam News, pada Kamis (12/12/2024), Majelis Nasional Vietnam—setara DPR RI—telah menyetujui perpanjangan pengurangan tarif PPN menjadi 8 persen hingga Juni 2025.
Perpanjangan ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang telah diberlakukan sejak awal 2022. Dengan demikian, ini menjadi kali kedua pemerintah Vietnam memperpanjang kebijakan tersebut.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan mengakibatkan penurunan pendapatan negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (setara 1,028 miliar dolar AS) pada paruh pertama tahun 2025.
Namun, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas produksi dan bisnis, yang nantinya akan berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak-pajak lain.
Tujuan utama perpanjangan pengurangan tarif PPN adalah untuk merangsang konsumsi dan mendukung sektor produksi serta bisnis dengan menekan biaya barang dan jasa.
Sejak diterapkan pada 2022, kebijakan ini terbukti membantu pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong Vietnam, yang mendorong peningkatan konsumsi domestik, dengan total penjualan ritel barang dan jasa naik 19,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, pada paruh kedua 2023, pengurangan PPN mencapai 23,4 triliun dong Vietnam, dengan peningkatan total penjualan ritel barang dan jasa sebesar 9,6 persen.
Untuk 2024, diperkirakan potensi pendapatan negara yang hilang akibat kebijakan ini mencapai 49 triliun dong Vietnam.
