Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kerja sama yang solid antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2028.
Menurut Zulkifli, swasembada pangan bukanlah tugas yang bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektoral.
“Satu tujuan besar kita adalah swasembada pangan pada 2028 dan Indonesia maju pada 2045. Kita harus selalu ingat bahwa kita satu, meski mungkin berbeda partai atau latar belakang. Seperti sebuah tim sepak bola, kalau ada yang bermain egois, kita tidak akan kemana-mana. Kita adalah tim Merah Putih, dan perintah dari Presiden jelas,” kata Zulkifli di Jakarta, Rabu.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi yang terjalin antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang dinilai sangat cepat dan efektif dalam mendorong percepatan swasembada pangan serta penyediaan pangan bergizi.
“Langkah yang diambil kedua kementerian ini sangat cepat. Dari Merauke hingga Sumatera Selatan, seluruh Indonesia sudah dijelajahi,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kementan dan Kemendes PDT menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung program tersebut.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini, Kementan akan menyediakan benih dan bibit, sementara Kemendes PDT bertugas menyiapkan bahan baku untuk pangan bergizi.
“Kami akan menyiapkan bahan baku untuk pangan bergizi, yang diambil dari sekitar desa, terutama dari dapur-dapur yang sudah dibangun. Ini adalah target kami,” jelas Amran dalam acara Gerakan Pangan Nasional Merah Putih di Kantor Kementan, Jakarta.
Amran juga mengungkapkan bahwa bibit yang disiapkan akan langsung didistribusikan ke masing-masing desa, dengan pengawasan yang melibatkan TNI dan Polri.
Selain itu, kerjasama ini bertujuan untuk merangsang pergerakan ekonomi di tingkat desa, sehingga kebutuhan bahan baku pangan tidak lagi harus dipasok dari luar daerah yang akan menambah biaya logistik.
