Pintasan.co, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerima tuntutan dari mahasiswa yang melakukan aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Di atas mobil komando, Prasetyo Hadi menandatangani 9 poin tuntutan yang dibacakan oleh Koordinator BEM SI, Herianto, di hadapan massa demonstran.
“Pada sore hari ini, kami siap menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Kami mengajak perwakilan dari kalian untuk berdialog dan memberikan masukan,” ujar Prasetyo di atas mobil komando.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memiliki tujuan yang sejalan dengan para mahasiswa.
Menurutnya, semangat mahasiswa yang cinta Indonesia adalah semangat yang juga dipegang teguh oleh pemerintah.
Ia mengatakan pemerintah mendukung perjuangan mahasiswa untuk pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
“Ingat, kita satu bangsa, satu perahu, satu negara. Anda mencintai Indonesia, kami juga mencintai Indonesia. Anda menginginkan pendidikan berkualitas, kami pun menginginkannya. Anda menginginkan pendidikan yang terjangkau, itu juga yang kami perjuangkan,” tegasnya.
Prasetyo kemudian mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membahas poin-poin tuntutan yang diajukan.
“Dengan ini, saya nyatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara akan diterima, dipelajari, dan kami akan terus berkomunikasi. Setuju? Oke, saya tandatangani,” tambahnya.
Di sisi lain, mahasiswa memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang diajukan.
“Tuntutan ini akan ditandatangani, dan sebelum meninggalkan tempat, kita akan lantunkan semangat perjuangan teman-teman semua,” ujar salah seorang mahasiswa.
Berikut adalah poin-poin tuntutan dari aliansi BEM SI yang disampaikan dalam aksi Indonesia Gelap:
- Kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025.
- Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
- Evaluasi besar-besaran program makan gizi gratis.
- Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah.
- Tolak dwifungsi TNI.
- Desak presiden mengeluarkan Perpu perampasan aset.
- Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
- Tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat.
- Tolak campur tangan Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Tuntutan tersebut menunjukkan berbagai isu yang dianggap penting oleh mahasiswa untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
