Pintasan.co, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan perkembangan kinerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025).
Dalam laporannya, ia menyebut penyelesaian sengketa, perkara, konflik, serta tindak kejahatan pertanahan sampai November 2025 telah mencapai 99,45%.
“Dari target 2.002 kasus, sudah ditangani 1.991 atau 99,45%, dan diproyeksikan bisa tuntas seluruhnya,” ujar Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI.
Selain penanganan kasus pertanahan, Nusron juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), atau sekitar 93,27% dari target 9.542 KK.
Untuk program pendaftaran tanah ulayat, realisasi bahkan melampaui target, 17 bidang telah terdaftar dari target 15 bidang, atau setara 113,33%.
Nusron menegaskan harapannya agar seluruh program 2025 dapat berjalan optimal dengan dukungan Komisi II DPR RI.
“Kami berharap program di tahun 2025 bisa kami jalankan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rapat, memastikan komitmen DPR mendukung program-program kementerian, termasuk kebutuhan anggarannya.
“Komisi II akan selalu mendukung langkah para mitra kerja kami,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Nusron turut didampingi pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, sementara seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan di Indonesia mengikuti pertemuan secara daring.
