Pintasan.co, Jakarta – Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar 0,13 persen atau sekitar Rp31,2 triliun sejak awal Januari hingga 28 Februari 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa defisit ini disebabkan oleh besarnya pengeluaran di awal tahun.
Dia juga mencatat bahwa pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp220,1 triliun pada bulan Februari.
“Artinya, pada dua bulan pertama ini kita sudah merealisasikan pembiayaan yang cukup besar, sekitar 35,7 persen. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan pembiayaan yang cukup agresif, dengan penerbitan yang cukup besar di awal tahun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/3).
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa total belanja negara pada dua bulan pertama 2025 sudah mencapai Rp348,1 triliun, yang setara dengan 9,6 persen dari pagu APBN 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp211,5 triliun digunakan untuk belanja pemerintah pusat, sementara sisanya, Rp136,6 triliun, dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).
Pendapatan negara sendiri tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar 10,5 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp240,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp48,1 triliun, yang berkontribusi 76 persen terhadap APBN.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyebutkan tantangan Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sesuai yang tercantum dalam APBN 2025, mengingat ketidakpastian perekonomian global.
Ia menyadari bahwa mencapai target tersebut tidak mudah, mengingat pada 2024, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03 persen meski dalam situasi yang penuh tantangan.
“Saya ingin menegaskan bahwa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh negara manapun,” ujarnya.
