Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, bersama Wakil Menteri Christina Aryani menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Rapat tersebut membahas evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta arah kebijakan pemerintah terkait pengembangan skema KUR untuk tahun 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri sejumlah kementerian terkait.
Fokus utama pembahasan meliputi perluasan akses pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), perumusan skema teknis penyaluran KUR, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian agar kebijakan dapat berjalan tepat sasaran.
KUR Khusus Pekerja Migran Indonesia
Dalam keterangan terpisah, Wakil Menteri Christina Aryani menjelaskan bahwa petunjuk teknis terkait penyaluran KUR untuk PMI akan rampung pada akhir Juli.
Program tersebut dijadwalkan siap diluncurkan kepada calon pekerja migran pada pertengahan Agustus mendatang.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp201 miliar untuk tahun 2025, yang ditujukan bagi lebih dari 2.500 calon pekerja migran.
Setiap calon PMI dapat mengakses pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa jaminan. Dana KUR ini akan dimanfaatkan untuk mendukung biaya pelatihan dan penempatan pekerja migran.
Selain itu, pemerintah juga membuka akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi khusus bagi pekerja migran dengan target pembiayaan untuk 20.000 unit rumah.
Program ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi pekerja migran dan keluarganya.
KUR untuk Purna Pekerja Migran
Tidak hanya bagi calon PMI, pemerintah turut menyiapkan skema KUR UMKM untuk Purna Pekerja Migran sebagai modal pengembangan usaha setelah kembali ke tanah air.
Program ini diharap menjadi pendorong munculnya pelaku usaha baru dari kalangan purna PMI.
Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa kerja sama antarkementerian menjadi kunci dalam memastikan program-program pembiayaan pemerintah berjalan efektif, membuka peluang ekonomi baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.
“Kolaborasi yang solid menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam unggahan resmi Kementerian.
