Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan tersebut memperkuat komitmen pemerintah Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Sebagai kementerian baru, Kementerian P2MI berperan ganda sebagai regulator dan operator.
Menteri Mukhtarudin menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan dua fokus utama, yakni pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran sebelum dan sesudah penempatan, serta pemberdayaan bagi migran purna.
“Ke depan, pekerja migran Indonesia harus cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Mukhtarudin juga menyoroti keterbatasan infrastruktur kementerian yang menjadi tantangan awal, sehingga diperlukan kolaborasi lintas lembaga.
“Terlebih dalam menghadapi bonus demografi, penguasaan bahasa asing dan peningkatan kompetensi menjadi prioritas,” tambahnya.
Ia menegaskan pentingnya pencegahan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural yang sering kali berujung pada kerentanan.
Selain itu, program pemberdayaan bagi migran purna juga menjadi perhatian utama.
“Kami ingin mereka yang telah kembali bisa mandiri dan berkontribusi bagi pembangunan di tanah air,” kata Mukhtarudin.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti permasalahan penumpukan kargo barang bawaan pekerja migran yang belum tertangani dengan baik.
“Penanganan logistik harus lebih efisien agar proses kepulangan mereka berjalan lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini.
“BP BUMN siap berkolaborasi melalui perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya di bidang pelatihan vokasi dan logistik,” ucap Dony.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk pengembangan program vokasi bersama BUMN, termasuk sertifikasi bahasa asing dan peningkatan kompetensi pekerja migran pada level menengah hingga tinggi.
Mukhtarudin menutup pertemuan dengan penuh optimisme. “Ini langkah konkret mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu pekerja migran Indonesia yang terlindungi, kompeten, dan sejahtera,” tegasnya.
Kementerian P2MI juga menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran selesai pada awal 2026 sebagai dukungan terhadap agenda strategis tersebut.
