Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A Muhaimin Iskandar, mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan.
Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya koordinatif yang dilakukan Kemenko PM dalam mengorkestrasi program-program pemberdayaan lintas kementerian dan lembaga.
Pernyataan ini disampaikan Muhaimin menanggapi data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 0,20 juta orang dibandingkan data sebelumnya pada September 2024.
“Sebanyak 210.000 warga yang telah keluar dari jerat kemiskinan akan menjadi fokus penguatan pemberdayaan agar benar-benar mandiri dan sejahtera,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis pada Jumat (25/7/2025).
Selain itu, Muhaimin menyebut bahwa Kemenko PM akan memberikan perhatian khusus terhadap 2,38 juta penduduk yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Langkah pemberdayaan difokuskan agar mereka mampu keluar dari situasi tersebut secara berkelanjutan.
Upaya ini juga dijalankan sesuai dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut Muhaimin, penguatan sinergi antarkementerian dan lembaga merupakan kunci untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
“Berbagai model pemberdayaan terus kami tingkatkan dengan mengintegrasikan program-program antar-K/L, agar pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara holistik dan terukur,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan kini didasarkan pada prinsip pemberdayaan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk optimalisasi dana keumatan dan kemitraan dengan lembaga filantropi.
Beberapa di antaranya adalah kerja sama dengan Baznas, Forum Zakat, dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berdampak langsung.
Muhaimin menegaskan bahwa data terbaru dari BPS akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih akurat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pendekatan berbasis data sangat penting agar intervensi program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Keputusan strategis akan selalu kami dasarkan pada data, agar penanganan kantong-kantong kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat lebih tepat sasaran,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan dari Inpres tersebut, Kemenko PM juga memperluas jangkauan pemberdayaan hingga ke tingkat desa dan kawasan perkotaan.
“Kami terus menguatkan pemberdayaan masyarakat, baik di pedesaan maupun di wilayah urban, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan berdaya,” tutur Muhaimin.
