Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan pentingnya percepatan kinerja, ketepatan sasaran, dan soliditas antar-unit kerja dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Mukhtarudin menyoroti rendahnya tingkat penyerapan anggaran di beberapa unit kerja dan meminta langkah konkret untuk mempercepat realisasi kegiatan.
“Saya minta seluruh unit segera memetakan serapan anggaran dan hambatannya. Jika ada kegiatan yang sulit diserap, segera dievaluasi dan bila memungkinkan dialihkan ke unit lain yang serapannya tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya bekerja cepat, solid, dan tetap berhati-hati agar penggunaan anggaran sesuai aturan.
Menurutnya, KemenP2MI harus bergerak serentak demi menjawab harapan publik.
“Kita tidak bisa lambat. Momentum besar sedang di depan mata, saatnya kita melaju cepat untuk mencapai target yang berkualitas,” ujar Mukhtarudin.
Terkait hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mukhtarudin memerintahkan seluruh unit kerja menindaklanjuti temuan dan menyerahkan laporan maksimal dua minggu.
“Segera petakan masalah dan siapkan solusi yang dapat dieksekusi,” tambahnya.
Dalam rapim tersebut, Mukhtarudin juga menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan.
“Saya tidak akan ragu mencabut izin P3MI yang merugikan pekerja migran,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, ia mengungkapkan rencana peluncuran saluran pengaduan masyarakat (DUMAS)yang akan diawasi langsung olehnya agar setiap laporan ditangani dengan cepat dan transparan.
Mukhtarudin juga mendorong penguatan program pemberdayaan purna pekerja migran, agar mereka tetap produktif dan bisa bekerja di perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sesuai keahlian dan pengalaman.
“Purna pekerja migran sudah punya skill dan pengalaman. Kita bisa arahkan mereka ke perusahaan Jepang, Korea, atau Eropa yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Ia turut menyoroti pentingnya komunikasi publik dan integrasi data lintas direktorat, terutama dalam sistem seperti SISKOP2MI, agar calon pekerja migran mudah mengakses informasi, pelatihan, dan penempatan kerja.
“Sebagus apapun program kita, jika tidak disosialisasikan dengan baik, publik tidak akan tahu. Karena itu, perkuat publikasi di media sosial,” katanya.
Menutup rapim, Mukhtarudin meminta setiap unit kerja melakukan evaluasi mingguan dan memastikan setiap program memiliki indikator capaian yang terukur.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus bersatu dalam satu sistem kerja yang solid,” pungkasnya.
KemenP2MI, lanjut Mukhtarudin, berkomitmen memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan, serta memastikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia agar berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata.
