Pintasan co, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki program kerja 100 hari seperti kementerian lainnya dalam Kabinet Merah Putih.
Sebagai gantinya, Pigai menetapkan program lima tahun dalam kondisi darurat untuk memperkuat peran Kementerian HAM dalam melayani masyarakat.
“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (kondisi darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun jika tetap dipertahankan,” ujar Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Pigai menjelaskan bahwa jika program 100 hari diartikan sebagai pengaturan tata kelola dan pengisian staf, maka hal tersebut sudah ia rampungkan dalam waktu singkat.
“Jika saya nyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pengisian staf, maka saya sudah selesai dalam tujuh hari,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa pada rapat perdana setelah dilantik, ia langsung menyusun dan membentuk struktur organisasi di Kementerian HAM tanpa menunggu masukan dari staf.
“Saya langsung pimpin dan buat rancangan. Rancangan yang disiapkan Kementerian HAM saya koreksi dan susun ulang sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Pigai menambahkan bahwa sebelum mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Kementerian HAM telah menggelar pertemuan hingga enam hingga tujuh kali untuk memantapkan struktur organisasi.
“Saat ini, hampir 90 persen struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi sudah rampung,” ungkap Pigai.
Ia memperkirakan, pelantikan untuk struktur organisasi baru di Kementerian HAM akan dilaksanakan pada Senin (4/11/2024) atau Selasa (5/11/2024) pekan depan.
Dengan demikian, Pigai menekankan bahwa kementeriannya siap melayani publik secara optimal selama lima tahun mendatang.
Pada kesempatan sebelumnya, 23 Oktober 2024, Pigai pernah menyatakan akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem Kementerian HAM selama 100 hari bekerja.
Namun, kini ia menekankan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk memastikan kebijakan HAM menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dalam periode lima tahun ke depan.
