Pintasan.co, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan agar publik tidak mudah percaya pada hasil survei yang kerap dijadikan alat pembenaran berbagai kepentingan.
Dalam peringatan Hari Bhakti ke-1 Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (21/10), Pigai menyebut sebagian lembaga survei digunakan untuk “melindungi dan membenarkan kejahatan.”
Ia menyinggung hasil survei yang menilai kinerja Kementerian HAM buruk, padahal menurutnya lembaganya justru masuk tiga besar kementerian yang paling mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Bayangkan, kementerian yang baru berdiri 11 bulan bisa peringkat tiga dari 47 lembaga,” ujarnya.
Pigai juga menolak anggapan bahwa dirinya layak di-reshuffle, karena merasa telah bekerja keras menjalankan program prioritas pemerintah.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerjanya sebaiknya dilakukan setelah satu periode kepemimpinan berakhir pada 2029.
“Jangan dulu nilai kami sekarang. Tunggu 2029, baru boleh kritik saya,” tegasnya. Ia menambahkan, baik dirinya maupun Presiden Prabowo tidak terlalu memedulikan hasil survei. “Kami kerja saja. Survei bagus atau tidak, itu urusan belakangan,” katanya.
