Pintasan.co, Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan bahwa Israel berkomitmen untuk menguasai Jalur Gaza secara menyeluruh dan menolak segala bentuk kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik.
Dalam konferensi pers di Yerusalem Barat pada Rabu (21/5), Netanyahu menegaskan bahwa Israel hanya bersedia mempertimbangkan jeda sementara dalam pertempuran jika langkah itu memungkinkan pembebasan sandera.
“Setidaknya masih ada 20 sandera yang dipastikan hidup di Gaza, dan sekitar 38 lainnya diyakini telah tewas,” ujarnya.
Sementara itu, lebih dari 10.100 warga Palestina masih berada dalam tahanan di penjara-penjara Israel. Organisasi hak asasi manusia menyebut kondisi mereka sebagai bentuk penyiksaan dan pengabaian medis yang serius.
Di sisi lain, Hamas kembali menawarkan kesediaan membebaskan seluruh sandera Israel sebagai imbalan atas penghentian perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan para tahanan Palestina.
Namun, Netanyahu menolak tawaran tersebut dan justru menuntut pelucutan total senjata Hamas serta menekankan rencana pendudukan penuh di Gaza.
Ia juga memaparkan rencana bantuan kemanusiaan baru yang disusun bersama Amerika Serikat. Rencana itu mencakup distribusi makanan bagi anak-anak, pembangunan titik distribusi yang dikelola perusahaan AS dengan pengamanan militer Israel, dan pembentukan zona evakuasi sipil.
Netanyahu menyebut tiga syarat utama untuk mengakhiri perang: pemulangan semua sandera Israel, penggulingan kepemimpinan Hamas, dan perlucutan senjata kelompok tersebut.
Ia menambahkan bahwa setelah tujuan-tujuan ini tercapai, Israel akan mulai menerapkan “Rencana Trump,” yang secara luas dipahami sebagai skema relokasi warga Palestina dari Gaza.
Pernyataan Netanyahu ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan di Israel, termasuk dari pemimpin oposisi Yair Lapid yang menilai Netanyahu hanya ingin memperpanjang pendudukan Gaza demi kepentingan politiknya.
Lapid bahkan menuduh Netanyahu telah kehilangan dukungan dari mantan Presiden AS Donald Trump.
Yair Golan dari Partai Demokrat Israel juga menyebut Netanyahu sebagai sosok yang panik dan tidak bertanggung jawab, sementara forum keluarga para sandera menyebut bahwa pemerintah sedang menyia-nyiakan “kesempatan abad ini.”
Konferensi pers ini digelar di tengah invasi militer Israel ke Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 dan menyebabkan hampir 53.700 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).