Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di tahun 2025 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Otorita Ibu Kota Nusantara pun membantah perihal beredarnya kabar jika pembangunan IKN berhenti dan para pekerja dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Troy Pantouw juru bicara OIKN pun menegaskan bahwa program pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Dia menuturkan, targetnya jika Nusantara akan menjadi Ibu Kota Politik RI pada 2028.
“Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” ujar Troy Pantouw dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).
Troy pun mengatakan, bahwa program pembangunan IKN tahap kedua akan difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
Bahkan, dia menjabarkan pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun dan investasi swasta sampai Februari 2025 diproyeksikan sudah mencapai Rp6,49 triliun.
Troy pun membantah terkait informasi yang mengatakan para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing.
“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” ujarnya.
