Pintasan.co, Jakarta – Indonesia dikenal sebagai negara yang gemar berbicara tentang perdamaian. Di forum global, suara kita terdengar lembut tapi tegas. Pemerintah terus mengusung diplomasi damai sebagai wajah politik luar negeri. Namun, pertanyaan muncul. Apakah kita pantas duduk di Dewan Perdamaian Dunia, sementara kedamaian dalam negeri sendiri masih rapuh?
Dari sudut pandang mahasiswa administrasi perpajakan, langkah itu terasa janggal. Dunia administrasi bicara soal efisiensi, keadilan fiskal, dan realitas anggaran. Maka, keputusan ini tampak seperti paradoks. Ada ambisi besar menonjol di luar negeri, tapi banyak masalah kecil di rumah yang belum teratasi. Perdamaian sejati mestinya berakar di dalam negeri, bukan di podium-podium diplomatik.
Perdamaian bukan dokumen. Ia adalah kesejahteraan nyata, rasa aman, dan keadilan sosial. Sayangnya, langkah pemerintah justru terlihat seperti upaya membangun citra, bukan memperkuat substansi. Bagi mahasiswa yang terbiasa menimbang kebijakan, ini seperti laporan keuangan yang cantik di sampul tapi defisit di halaman akhir.
Kontra: Diplomasi Tak Seirama dengan Realitas Fiskal
Ada alasan kuat mengapa banyak pihak menolak langkah ini. Pertama, persoalan fiskal. Partisipasi dalam lembaga global seperti Dewan Perdamaian butuh dana besar. Biaya iuran, perjalanan diplomatik, hingga program kerja sama luar negeri memakan anggaran yang tidak sedikit. Padahal, di dalam negeri, banyak sektor menjerit kekurangan alokasi. Distribusi pajak belum merata, sementara belanja sosial belum efisien.
Dari sudut pandang mahasiswa perpajakan, ini ironis. Dana publik semestinya mengalir untuk memperkuat rakyat, bukan prestise global. Apa gunanya berbicara tentang perdamaian dunia jika masyarakat sendiri masih berjuang melawan ketimpangan?
Kedua, persoalan moral. Indonesia belum sepenuhnya menuntaskan masalah HAM dan intoleransi. Konflik agraria, diskriminasi, dan luka sejarah masih menganga. Ketika negara bersuara lantang soal perdamaian global, dunia tentu bertanya: bukankah perdamaian sejati dimulai dari rumah sendiri?
Ketiga, masalah kebijakan. Keputusan ini tampak seperti policy signaling. strategi untuk terlihat aktif secara internasional. Tapi tanpa dasar yang kuat di dalam negeri, semua hanya kosmetik. Analogi sederhananya: rumah sedang berantakan, tapi tuannya sibuk memberi seminar tentang cara menata ruang tamu.
Penulis memahami bahwa kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari logika akuntabilitas. Bila tujuan tidak diimbangi dengan alokasi sumber daya yang tepat, hasilnya hanya simbolik. Perdamaian global yang diusung pun akhirnya menjadi proyek pencitraan, bukan hasil refleksi moral bangsa.
Refleksi: Negara yang Sibuk Bersolek, tapi Lupa Bercermin
Di kampus, sering terdengar komentar sinis: “Kita lihai meneken piagam, tapi malas menepatinya.” Ungkapan itu mencerminkan paradoks paling telanjang dari diplomasi kita. Indonesia tampil elegan di forum internasional, tapi sering kesulitan menyentuh masalah domestik yang lebih mendasar.
Ironinya, pemerintah berbicara tentang perdamaian sambil memegang data kemiskinan yang masih tinggi. Bicara soal keadilan sosial, tapi sistem pajak belum memihak sepenuhnya pada yang lemah. Memang, kita kuat dalam retorika, lemah dalam aksi. Seperti aktor teater yang pandai berakting tapi lupa naskah aslinya tentang kemanusiaan.
Sebagai mahasiswa administrasi perpajakan, saya melihat perdamaian dari sudut yang rasional. Perdamaian tidak lahir dari pidato, melainkan dari kebijakan fiskal yang adil. Ketika pajak tersalurkan dengan baik, ketimpangan menurun, dan kesejahteraan tumbuh, di situlah perdamaian berakar. Bukan di forum diplomatik yang penuh kamera, tapi di antara rakyat yang mulai percaya lagi pada negaranya.
Menjadi anggota Dewan Perdamaian seharusnya lebih dari sekadar kebanggaan. Itu tanggung jawab moral: memperbaiki distribusi kesejahteraan, memperkuat transparansi, dan menjalankan diplomasi yang selaras dengan nurani bangsa. Tanpa hal-hal itu, semua hanya akan menjadi panggung besar dengan naskah kosong.
Perdamaian tidak ditandatangani. Ia diwujudkan; dalam kebijakan yang adil, dalam fiskal yang menyejukkan, dan dalam hati pemimpin yang mau bercermin sebelum berpidato.
“Perdamaian sejati tak butuh tepuk tangan dunia; ia hanya butuh kejujuran bangsa melihat dirinya sendiri.”
Penulis: Alya Rahma Puspita (Mahasiswa Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia)
