Pintasan.co, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD yang belakangan kembali mencuat.
Menurutnya, mekanisme pilkada langsung yang selama ini diterapkan merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat.
Ia menilai, pelaksanaan Pilkada melalui DPRD justru akan memangkas hak politik masyarakat.
PDI Perjuangan, kata Guntur, tetap berpegang pada prinsip pilkada langsung karena melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah.
Guntur juga menganggap pembahasan mengenai perubahan mekanisme pilkada saat ini tidak relevan, mengingat agenda Pilkada berikutnya masih cukup lama dan diperkirakan baru akan digelar pada 2031.
Ia menyayangkan sikap partai-partai politik yang dinilai lebih sibuk membicarakan isu tersebut ketimbang memusatkan perhatian pada upaya penanggulangan bencana yang tengah terjadi di Sumatra.
Menurutnya, wacana Pilkada lewat DPRD berpotensi memicu kemarahan publik karena dianggap menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung.
Isu Pilkada melalui DPRD kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikannya dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta. Sebelumnya, gagasan serupa juga dilontarkan oleh PKB dan Partai Gerindra.
Sejumlah partai politik di parlemen yang mendukung wacana tersebut antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem.
Sementara itu, Partai Demokrat secara tegas menyatakan penolakan, sedangkan PKS masih melakukan kajian internal terkait usulan tersebut.
