Pintasan.co – Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah Republik Indonesia.
Hal ini disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan transisi yang cermat dan terstruktur, yang mencerminkan kematangan politik di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa transisi pemerintahan pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo merupakan yang terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sidang Kabinet Terakhir, yang berlangsung di Istana Garuda IKN, dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hadir dalam sidang tersebut, termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Dalam Sidang Kabinet Terakhir tersebut, Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa berbagai arahan dari Presiden Jokowi mencerminkan transisi pemerintahan yang berjalan lancar dan mulus menuju kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirancang oleh Presiden Jokowi, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penanganan isu-isu besar seperti penambangan ilegal, narkoba, dan judi online.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses transisi. Arahan ini disampaikan dalam pengarahan kepada TNI dan Polri.
Selain itu, Budi Arie mengingatkan bahwa dalam Sidang Kabinet Pertama pada bulan Agustus lalu, Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai program strategis Jokowi, termasuk pembangunan IKN dan penanganan tantangan seperti penambangan ilegal, narkoba, dan judi online.
