Pintasan.co, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan pemerintah akan membangun ribuan rumah permanen bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Rencana tersebut merupakan hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar pada Selasa, 16 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta perwakilan pemerintah daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Maruarar menjelaskan, pembangunan hunian tetap akan mulai dilaksanakan pada Desember ini.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.603 unit rumah permanen yang tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Hal itu disampaikan Maruarar usai rapat tingkat menteri di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.
Pembangunan hunian tersebut merupakan tindak lanjut penanganan banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada akhir November 2025.
Berdasarkan data BNPB, hingga Selasa malam, 16 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.050 orang, sementara sekitar 200 lainnya masih dinyatakan hilang.
Meski belum merinci lokasi pembangunan rumah, Maruarar menegaskan bahwa lahan yang dipilih telah melalui kajian hukum dan dipastikan aman dari potensi bencana.
Pemerintah juga memastikan lahan tersebut tidak bermasalah secara hukum dan layak dijadikan kawasan hunian tetap.
Ia menekankan pentingnya relokasi yang aman dan berkelanjutan, agar masyarakat tidak kembali ditempatkan di wilayah rawan bencana.
Selain itu, aspek sosial juga menjadi pertimbangan utama, termasuk akses terhadap sekolah, tempat kerja, dan pasar.
Menurut Maruarar, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan juga menyangkut keberlangsungan kehidupan penghuninya. Oleh karena itu, proses relokasi harus direncanakan secara matang.
Maruarar menambahkan, pembangunan 2.603 unit rumah permanen ini tidak menggunakan dana APBN.
Seluruh pembiayaan berasal dari bantuan kemanusiaan, yakni 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit lainnya merupakan kontribusi pribadi dirinya.
Saat ini, kementerian dan lembaga terkait terus melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana tersebut.
Maruarar menegaskan, program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar proses birokrasi tidak menghambat percepatan penanganan pascabencana di Sumatera.
