Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Indonesia baru-baru ini membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi situasi paradoks yang ada di tanah air.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17 ribu pulau dan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah.
Negara ini juga menguasai deposit nikel terbesar di dunia, merupakan pemimpin pasar sawit global, serta kaya akan hasil laut dan perikanan.
Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang makmur dan kaya.
“Ini adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan paradoks yang terjadi di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya. Meskipun Indonesia kaya, kenyataannya hingga 80 tahun berdiri, ketimpangan masih terjadi. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, yang tidak bisa makan dengan layak, dan wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Semua masalah ini harus segera diselesaikan,” ujar Hasan pada Senin (24/2/2025).
Dengan adanya Danantara, sebuah badan investasi yang akan mengkonsolidasikan kekayaan dan potensi negara, Indonesia akan lebih fokus untuk menguasai industri-industri strategis.
Hasan menekankan bahwa penguasaan sumber daya alam adalah mandat dari UUD 1945 Pasal 33, yang mengamanatkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Namun, menurut Hasan, sebagian besar sumber daya alam Indonesia selama ini hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah dan keuntungan dari sumber daya tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh bangsa Indonesia.
“Danantara akan menginvestasikan dana untuk sektor industri strategis, seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak dan industri pendukung lainnya. Semua ini bertujuan untuk mengangkat Indonesia menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mencapai 8 persen,” jelas Hasan.
Peluncuran Danantara juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-80 Indonesia pada tahun ini.
Dengan keberadaan Danantara, kekayaan dan kekuatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola dalam satu entitas yang terkoordinasi, menjadi lembaga pengelola investasi yang strategis.
Danantara akan mengelola aset Indonesia yang mencapai Rp14 ribu triliun, menjadikannya tidak hanya sebagai lembaga investasi, tetapi juga sebagai instrumen pendorong pembangunan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dengan kesejahteraan yang merata.
“Hilirisasi menjadi kunci kemajuan, dan Danantara akan menjadi instrumen percepatan pembangunan yang fokus pada sektor hilirisasi,” kata Hasan.
