Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.
Ia menegaskan bahwa keputusan final masih menanti hasil pembahasan internal pemerintah.
“Kalau saya pribadi, lebih baik tidak usah bayar. Namun, tentu ada pertimbangan kebijakan di tingkat Presiden dan para pimpinan lainnya, dan pembahasan itu masih berjalan,” ujar Purbaya dalam sesi taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat.
Purbaya menuturkan bahwa arah diskusi sejauh ini mengarah pada pembagian peran antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dalam rancangan tersebut, Kementerian Keuangan hanya akan menanggung biaya yang terkait infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan rel, sementara bagian lain, termasuk rolling stock, tidak menjadi beban Kemenkeu.
“Rolling stock akan ditanggung mereka. Namun saya belum menerima kesimpulan final. Karena itu saya mengikuti dulu arah diskusinya. Saya ingin memastikan tidak terlalu merugikan posisi kami, tetapi tetap mencari opsi terbaik bagi keuangan negara,” jelasnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menuturkan bahwa Danantara dan pemerintah akan berbagi tugas secara proporsional dalam penyelesaian utang Whoosh.
Ia menekankan bahwa proyek ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi, sehingga penyelesaian utangnya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan kereta cepat.
Dalam rencana tersebut, Danantara akan berfokus pada peningkatan aspek operasional Whoosh agar layanan semakin efisien dan sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat Jakarta–Bandung.
Sementara itu, pemerintah akan memperkuat infrastruktur yang menunjang operasi kereta cepat.
Danantara berharap minat publik terhadap Whoosh terus meningkat, sehingga operasional dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan.
