Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons rentetan kasus keracunan yang menimpa siswa akibat konsumsi makanan dari Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada Minggu (28/9) siang, Kementerian Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak tiba di Indonesia, Presiden langsung memimpin rapat di Halim, salah satunya membahas MBG. Siang ini kami menindaklanjuti dengan koordinasi lintas kementerian,” ungkap Zulhas.
Hasil Rapat Koordinasi
- Investigasi dan Penutupan SPPG Bermasalah
Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap kasus keracunan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah akan ditutup sementara sambil menunggu evaluasi. - Wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Seluruh SPPG diwajibkan memiliki SLHS sebagai syarat mutlak penyelenggaraan program. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama. - Pengawasan oleh Puskesmas dan UKS
Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan untuk melakukan pemantauan berkala terhadap SPPG di seluruh daerah. - Penguatan Peran Ahli Gizi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, ahli gizi dari Kemenkes akan diturunkan untuk mendampingi Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka akan mengawasi mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga penyajian kepada siswa.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap insiden keracunan serupa tidak kembali terulang, serta memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utama: meningkatkan gizi anak Indonesia secara aman dan sehat.
