Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara aktif memperkuat postur pertahanan melalui kerja sama internasional. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Luar Negeri telah menyepakati tujuh kesepakatan baru di bidang pertahanan dengan berbagai negara mitra.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengumumkan hal ini dalam Pertanyaan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” kata Sugiono, seperti dilansir dari Kompas.com.
Menlu menegaskan bahwa kerja sama ini vital untuk menjaga kedaulatan negara. “Soalnya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerja sama strategis,” jelasnya. Selain itu, Indonesia juga membangun kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
Diplomasi dan Pertahanan Menyatu Lewat Dialog 2+2
Selain kerja sama bilateral, Indonesia juga mengintensifkan dialog format “2+2”. Format ini melibatkan pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari dua negara. Sepanjang 2025, Indonesia telah menggelar empat dialog semacam itu dengan Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turki.
Sugiono menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global, diplomasi dan pertahanan tidak dapat dipisahkan. “Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan sebuah kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan,” tegasnya.
Pendekatan pertahanan Indonesia, menurut Sugiono, berfokus pada pencegahan dan perluasan ruang dialog, bukan sekadar unjuk kekuatan. Serangkaian kesepakatan dan forum dialog ini menunjukkan upaya strategis Indonesia dalam membangun jaringan keamanan yang tangguh untuk menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional.
